Pengusaha yang bingung, hukuman perdata untuk hukum yang komprehensif

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM, reporter Abdul Basith Bardan melaporkan-Para pelaku bisnis dibingungkan dengan hilangnya sanksi perdata dalam Undang-Undang Cipta Kerja (RUU) atau Undang-Undang Komprehensif. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira.

Anggawira mengatakan perlu memberikan penjelasan rinci tentang pencabutan sanksi perdata. .id, Selasa (8 November 2020) .

Angwira menekankan pentingnya sanksi perdata untuk mencegah timbulnya masalah hukum.

Jika tidak diatur maka akan menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha.

“Kalau warga terkait administrasi pasti ada ketentuan hukumnya. Kalau dihapus, lalu jika ada masalah terkait dengan itu, apa yang harus dilakukan?” Masalah, ”jelas Anggawira.

Baca : RUU komprehensif tentang pembuatan penyelesaian pekerjaan untuk dibahas oleh kelompok tripartit dan untuk diajukan ke DPR. Untuk informasi terkait, pemerintah saat ini sedang membahas Daftar Masalah (DIM) Pembahasan mengenai sanksi termasuk dalam Bab 12. –Dalam RUU penciptaan lapangan kerja yang diajukan oleh pemerintah, hanya terdapat sanksi administratif. – Ada enam jenis sanksi administratif, antara lain peringatan, penangguhan usaha. Kegiatan, denda administratif, pengenaan kekuasaan politik wajib, pencabutan izin, sertifikasi, dan persetujuan Dan / atau mencabut izin usaha.

Sanksi administrasi terkait lainnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) .

Salah satu isi RUU tersebut hanya menyangkut perusahan perusak lingkungan, selain sanksi administratif , Kerusakan yang ditimbulkan oleh lingkungan harus diperbaiki. Usahanya.

Tulisan ini terbit di Cash dengan judul Jokowi: Januari 2021 sudah bisa produksi vaksin corona

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *