TGB: Banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan mendapatkan dana dari lembaga keuangan

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pembahasan Undang-Undang Cipta Karya (RUU) khususnya pembahasan pengaturan klaster usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapat apresiasi dari semua pihak. , Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Baca: Bencana Covid-19, Setengah Penerima Ultra Mikro Terima Pinjaman Rp 2,5 Juta

TGB memperkirakan pembahasan soal penciptaan lapangan kerja DPR merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan Pertahankan pertumbuhan ekonomi sambil berinvestasi.

“Untuk bagian promosi UMKM, saya sudah melihat penjelasan yang jelas yaitu mudah diawasi. Makanya, UMKM itu mudah untuk memulai atau memulai. Perusahaan,” kata TGB, Selasa (23/6/2020).

TGB mencontohkan yang perlu diperhatikan dalam fasilitasi UMKM, yaitu mendapatkan permodalan.

Menurutnya, UMKM adalah kunci untuk mendorong pembangunan. Karena menurutnya selama ini masih banyak persyaratan yang membuat UMKM kesulitan memperoleh pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

“Akses permodalan sangat penting, karena selama ini UMKM (termasuk keluhan NTB) mengatakan:“ Misalnya masih ada kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan, bank dan jasa keuangan lainnya. “Kata mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. Ia mengatakan masih banyak lembaga keuangan khususnya perbankan yang terlalu berhati-hati terhadap usaha kecil dan mikro – misalnya dalam hal penjaminan pinjaman. Seperti kita ketahui bersama, usaha kecil dan menengah Kartu trufnya hanya satu, yaitu usaha yang mereka jalankan.

“Kalau harus ada jaminan, seperti sertifikat tanah atau hal lainnya, itu masalah semua kalangan,” ujarnya. TGB .

Untuk Untuk mengatasi masalah tersebut, TGB mendorong sinkronisasi antara “Job Creation Act” dengan undang-undang yang ada, salah satunya adalah “Banking Act” yang mengatur tentang perolehan modal UMKM.

Baca: Menteri Koperasi pastikan pandemi Dalam kurun waktu tersebut, rencana restrukturisasi kredit UMKM berjalan lancar-TGB menyatakan selama UU perbankan sektoral tidak sesuai dengan “UU Cipta Kerja”, lembaga keuangan atau bank akan terlalu berhati-hati sehingga akan menghambat fasilitasi permodalan bagi UKM. Tampaknya ini adalah masalah klasik yang perlu diselesaikan melalui RUU penciptaan lapangan kerja. Perlu sinkronisasi RUU Cipta Kerja dan UU terkait, khususnya UU Perbankan. Ya, RUU ini berdasarkan undang-undang yang “bisa mencocokkan semua konten, jadi semua orang bisa mengambil tindakan,” kata TGB.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *