Kemenkop mengusut 15 koperasi simpan pinjam yang sebagian besar bukan badan hukum

Laporan Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Departemen Koperasi dan Sekretaris UKM Rully Indrawan mengatakan, saat ini terdapat 15 simpanan dan kredit yang masih menunggu klarifikasi. -Menurutnya, sebagian besar KSP diduga ilegal, dan menurut ketentuan itu bukan koperasi.

“Dalam waktu dekat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan langsung mengirimkan tim pengawas ke lokasi untuk meninjau tim tersebut.” Sambutannya, Senin (1/6/2020).

Ia mengatakan peran serta organisasi, asosiasi, pemerhati atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap koperasi sangat penting untuk mengetahui dan memberikan informasi kepada masyarakat dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bukan praktik terpuji. Baca: Valentino Rossi Bisa Berlari 10 Musim Lagi, Loris Capirossi Mengatakan:

Baca: Keluarga Pedagang di Mojokerto Postitive Covid-19– –Baca: Idul Fitri, Ayu Tingting membawa ijazah sehat- “Hal ini untuk menghindari terus merusak nama koperasi ‘peternak gelap’. Hal ini akan semakin memperburuk citra koperasi dan sekaligus merusak masyarakat,” Rully berharap, dengan cara demikian, jika ada cara penghimpunan dana masyarakat secara besar-besaran di masa mendatang, terlepas dari status dan perannya sebagai anggota koperasi, dapat ditentukan bahwa hal tersebut harus diragukan. Ia mengatakan: “Dengan cara ini, seluruh pemangku kepentingan di koperasi nasional dapat benar-benar merasakan nilai manfaat dari keberadaan organisasi atau asosiasi koperasi.” Pokja Waspada Investasi OJK melakukan review secara berkala dan dikatakan bahwa ke 50 Aplikasi KSP memberikan pinjaman online secara ilegal. Hasilnya, 35 koperasi kredit sudah kembali normal / sudah normal kembali, dan 15 KSP masih melakukan klarifikasi.

TongamL, Ketua Kelompok Kerja Waspada Investasi. Tujuan penggunaan koperasi simpan pinjam secara ilegal adalah untuk mengelabui masyarakat jika tawaran pinjaman tersebut membuat Kemenkop meringankan beban Ritas.

“Kami berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM, dan sepakat bahwa KSP tidak boleh berbisnis dengan aplikasi pinjol.“ Masyarakat yang bukan anggota atau calon anggota KSP dan melanggar ketentuan hukum dapat memanfaatkan ajakan untuk bekerjasama, ”Tongam.il. kata com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *