Mengantisipasi krisis ekonomi, pemerintah berharap UMKM menjadi engine of power

Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan-Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mengatakan pemerintah berharap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa tumbuh subur guna mencegah perekonomian Indonesia bermasalah. krisis. -Menurutnya, jumlah pelaku usaha mencapai 99%, jumlah pegawai 97%, dan kontribusi terhadap PDB 60%, UMKM harus menjadi prioritas.

“Saya katakan kepada Pak Presiden bahwa tidak ada jalan lain. Menteri Koordinator mengatakan:” Pertama, kita harus menyelamatkan usaha kecil dan menengah. Dengan begitu, mereka bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional agar terhindar dari krisis ekonomi. Jika ada perusahaan besar bisa menunda investasi, dan portfolio investasinya juga sangat besar. Kunjungi Zona Penyangga Danau Toba, Destinasi Super Prioritas di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara) — Bacaan: Presiden Ajak Pelaku Industri, UMKM dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk Memanfaatkan Kawasan Industri Jawa Utara-Reading: Kantor Berita Pedesaan se-Indonesia Ke depan, Bamsoe t mendorong generasi muda untuk mengembangkan UMKM. Teten mencontohkan, UMKM saat ini percaya bahwa modalnya sedang terkikis oleh kebutuhan sehari-hari. Mereka harus diperkuat untuk melanjutkan aktivitasnya. Ia mengatakan: “Bisnis masih jalan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis data pertumbuhan ekonomi triwulan II yang negatif 5,32%.

Indonesia tidak hanya merasakan kontraksi ekonomi, tetapi juga Indonesia. 215 negara / kawasan lainnya bahkan lebih baik dari Hong Kong (-9%), Amerika Serikat (-9,5%), Singapura (-12,6%), dan Uni Eropa (-14,4%).

China telah mulai pulih, tumbuh sebesar 3,2% pada kuartal kedua tahun 2020.

Agar mampu rebound pada triwulan III dan IV, pemerintah memberikan stimulus sebesar 607,25 triliun rupiah melalui National Economic Recovery (PEN), khususnya untuk koperasi dan UMKM, dengan anggaran sebesar 123,46 triliun rupiah, termasuk insentif perpajakan. (PPh Final UMKM DTP) Pemerintah memberikan subsidi bunga KUR sebesar Rs 2,4 triliun dan non-KUR sebesar Rs 35,28 triliun, dana yang digunakan untuk merestrukturisasi UMKM sebesar Rp 78,78 triliun, dan biaya penjaminan bagi perusahaan jasa keuangan sebesar Rp5 triliun. Mlindo dan PT Askrindo IDR melakukan investasi bersama sebesar Rp 1 triliun melalui LPDB KUMKM Rp.

Selain itu, ada langkah lain untuk mendukung PEN, yaitu pengaturan larangan produksi usaha mikro (BPUM) yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 24 Agustus 2020. Presiden memprakarsai BPUM kepada 1 juta peserta usaha mikro yang masing-masing bernilai 2,4 juta rupiah, dengan target menyediakan Rp 9,16 juta kepada 916 peserta usaha mikro pada akhir September. Anggaran Rp. 22 triliun MenkopUKM menjelaskan: “

” Melalui program BPUM diharapkan usaha mikro tanpa sumber pendanaan dapat menambah modal kerja dan melanjutkan kegiatannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *