Pelaku bisnis mengeluhkan kurangnya pemotongan pajak, dan Apindo meminta pemerintah daerah untuk mengadopsi peraturan yang lebih agresif

Reporter Tribunnews.com Vincentius Jyestha lapor-Ketua Umum Departemen Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta (TRIBUNNEWS.COM) Sutrisno Iwantono (Sutrisno Iwantono) mengimbau pemerintah daerah untuk lebih giat mengembangkan kawasan bisnis Pemain yang regulasinya terpengaruh oleh pandemi Covid. 19.

“Saya kira yang penting dari perspektif sektor entitas, bagaimana membuat pengawasan lapangan lebih aktif. Ini tidak seperti praktek aslinya, tetapi dalam banyak kasus, kami meminta pemerintah daerah untuk lebih berpartisipasi. Sutrisno mengatakan pada seminar untuk membantu upaya tersebut, peluncuran TribunKaltara.com dan webinar “Promoting Economic Development in the Covid-19 Pandemic”, Jumat (18 September 2020).

Permintaan Sutrisno Mengacu pada dasar pengaduan-pengaduan terhadap kedatangan di Apindo. Khususnya pajak pada pelaku usaha. -Dia mencontohkan bagaimana pemerintah daerah terus memberlakukan pajak hotel dan restoran, padahal hotel dan restoran yang paling terkena pandemi. Salah satu industrinya.

Baca: Appindo: Dibandingkan dengan Jepang, Amerika Serikat dan Thailand, langkah stimulus Indonesia dalam menghadapi pandemi relatif rendah. Setelah 10% kemarin, apa yang terus diupayakan pemerintah daerah. , Kami meminta masyarakat untuk sedikit bersantai, karena hotel dan restoran inilah yang paling terpengaruh. Mengeluh.-Dia juga menyerukan agar tidak ada lagi kenaikan pajak dalam kondisi sulit seperti hari ini.

“Kami tahu bahwa pemerintah daerah juga membutuhkan pajak , Tapi apa yang akan kita bayar? Ini permintaan kami untuk kelonggaran, begitu juga dengan pajak properti dan persyaratan lainnya, ‚ÄĚkata Sutrisno.

Selain itu, Sutrisno mengatakan bahwa masalah perizinan juga harus dikendurkan. Selain itu, pemerintah pusat juga Coba rilekskan melalui bus terintegrasi. Undang-undang untuk melonggarkan melalui undang-undang terintegrasi, kita tahu ada miliaran izin di daerah itu. Tentu harus sebelum itu, jadi jika memungkinkan, undang-undang terintegrasi di daerah akan lebih cepat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *