Pengalihan izin izin pemerintah pusat dari daerah gagal menarik investor

Laporan wartawan Tribunnews Taufik Ismail

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Direktur Eksekutif Human Institute (HSI) Rasminto (Rasminto) meyakini bahwa dari segi hukum tempat kerja, pengalihan izin usaha dari daerah ke pusat menciptakan Tidak cukup untuk mengurangi birokrasi investasi jangka panjang. – Dikatakannya, masalah investasi di Indonesia bukan hanya karena panjangnya birokrasi, tapi juga karena masih banyaknya pajak ilegal (pungli).

“Dia berkata:” Jika hanya pengelolaan izin yang dialihkan dari daerah ke pusat, pemerasan masih mungkin terjadi. Artinya, hanya pemain yang bisa ditransfer. Apa yang sebelumnya dilakukan oleh regional manager sekarang di pusat. 9/9) 10/2020). Menurutnya, pungli masih lazim dalam birokrasi perizinan saat ini. Misalnya, memproses biaya ilegal untuk sertifikat tanah adalah ilegal. Menurutnya, praktik tersebut membuat investor tidak bisa masuk ke Indonesia. Dia berkata: “Ini mungkin karena berbagai faktor.

” Ini mungkin karena kurangnya transparansi publik. Pembahasan RUU atau disengaja RUU oleh kelompok politik tertentu membuat situasi sosial semakin kacau. – Sarjana Universitas Esa Unggul Syurya Muhammad Nur dari Indonesia memperkirakan ada 8.451 peraturan pusat terkait bisnis dan 15.965 peraturan daerah-ini menunjukkan kompleksitas dan obesitas peraturan di Indonesia, belum lagi tumpang tindih. Oleh karena itu kemudahan berusaha di Indonesia lebih rendah dari negara ASEAN lainnya, maka harus diberlakukan undang-undang untuk menjamin kemudahan, otorisasi dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), seperti pendirian perseroan terbatas pengurus (PT). UMKM bisa menjadi esta Dipilih oleh individu yang tidak perlu membuat kontrak. Yang dimintanya hanyalah pengumuman pernyataan penciptaan bisnis, yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *