Inilah alasan pemerintah memberikan subsidi upah berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan

Reporter Tribunnews Taufik Ismail melaporkan-TRIBUNNEWS. Kantor Berita Jakarta-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah menjelaskan alasan pemerintah menerima subsidi upah dari data BPJS Ketenagakerjaan untuk disalurkan kepada pekerja yang gajinya di bawah 5 juta rupiah.Menurut Ida, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan karena lebih banyak. Lebih cepat dan lebih akurat. — “Karena data BPJS Ketenagakerjaan saat ini dinilai paling akurat dan lengkap, maka bertanggung jawab dan efektif,” kata Ida di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/8/2020). Tenaga Kerja Menjadi Penggerak Perubahan Peran-Baca: Penyaluran Subsidi Upah, Desak Perusahaan Kirim Data Tenaga Kerja ke BPJS Ketenagakerjaan-Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan memeriksa penerima subsidi upah terkait di masa mendatang berdasarkan kondisi pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. Data.

“BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberikan kepada pekerja atau penerima tenaga kerja,” ujarnya. Menurut Ida, pemberian subsidi upah berdasarkan data BPJS juga merupakan bentuk rasa terima kasih pemerintah kepada pekerja yang berpartisipasi aktif dan berkontribusi di BPJS. “Katanya.-Sebagai acuan, subsidi upah diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi upah diberikan kepada peserta yang aktif membayar iuran sebelum Juni 2020 ….” Batas waktu 30 Juni 2020 Data BPJS ketenagakerjaan, jadi hanya peserta yang mendaftar dan memenuhi persyaratan lain selama periode ini. Dia menyimpulkan: “Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan subsidi upah.” – Sebelumnya, pemerintah memberikan 600.000 rupee sebulan kepada pekerja di sektor swasta untuk mengurangi dampak epidemi Covid-19. — Budi Gunadi Sadikin, Ketua Kelompok Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional PEN, mengatakan selain pegawai BUMN dan PNS, mereka juga memberikan bantuan kepada pegawai yang gaji bulanannya kurang dari Rp 5 juta. – “Karyawan ini tidak di luar BUMN, kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Memberikan bantuan Rp 600.000 per bulan untuk jangka waktu 4 bulan. Pemberian tersebut dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama triwulan ketiga dan tahap kedua triwulan keempat.

“Bantuan akan dibayarkan langsung ke rekening tenaga kerja yang didaftarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan di BPJS. Langsung dicairkan ke rekening yang terdaftar.Dia menyimpulkan seorang pekerja BPJS Ketenagakerjaan, karena orang-orang tersebut tidak di-PHK, selalu terbukti terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *