Ancaman pemogokan nasional menanggapi Job Creation Act dan ancaman Kardin terhadap pekerja

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya sepakat untuk memasukkan cluster pekerjaan dalam RUU penciptaan lapangan kerja. Pertimbangkan kontribusi pekerja.

Namun, pekerja di beberapa serikat pekerja tetap menolak isi RUU penciptaan lapangan kerja. Mereka mengancam akan melakukan pemogokan nasional dari 6 hingga 8 Oktober 2020, untuk memprotes isi gugus serikat dalam RUU kontroversial tersebut.

Anggota DPR Baleg Firman Soebagyo mengatakan saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/9/2020), akar masalahnya adalah pesangon. Ia mengatakan: “Semua fraksi setuju pesangon 32 kali gaji. Perusahaan menanggung 23 kali pesangon, dan beban pemerintah melalui BPJS 9 kali lipat. Itu ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah. Isi RUU tentang penciptaan lapangan kerja masih ditolak oleh pekerja. Antara lain mengenai kerugian UMK dan UMSK, adanya upah padat karya, kenaikan UMR hanya sekedar pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan inflasi, dan PHK menjadi lebih mudah. Hidup, pesangon berkurang, bahkan beberapa bagian dihapus, waktu kerja sangat melelahkan.

Baca: Menanggapi Rencana Mogok Buruh, Ini Himbauan Apindo kepada Pengusaha dan Buruh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *