Pemerintah dan parlemen menghapus persyaratan upah minimum dalam RUU penciptaan lapangan kerja

Badan legislatif (Baleg) Jakarta TRIBUNNEWS.COM-DPR RI masih membahas Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (RUU) Komprehensif. Upah Kerja Minimum yang Ditetapkan dalam RUU yang berbunyi: Listrik padam, Karena Itu DPR dan Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel-Baca: Tolak RUU Cipta Kerja, TKI Akan Di Tanah Air Tiga Hari Mogok, 6-8 Oktober 2020- “Berdasarkan hasil keputusan tripartit, penerimaan upah minimum padat karya tidak termasuk dalam RUU penciptaan lapangan kerja. Saya ingin menekankan kabar baik ini dan berharap Sumpaptman menjelaskan, seperti dikutip Kompas.com di laman Facebook resmi Sidang Baleg, Senin (28/9/2020), Senin (28/9/2020). – Sementara itu, regulasi Kementerian, penegakan hukum, dan ketahanan merupakan pakar di bidang ekonomi. Koordinator Urusan Elen Setiadi (Elen Setiadi) menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah, pengusaha (yaitu Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) mencapai kesepakatan tentang penghapusan tenaga kerja pada pertemuan tersebut. Persyaratan upah minimum dengan suara bulat dalam Job Creation Act. Ia mengatakan di kesempatan yang sama: “Ini masih komitmen tripartit, jadi sudah dihapus. Begitu pula dengan UMR. Ketentuan UMR dalam pasal ini akan tetap menggunakan undang-undang yang berlaku saat ini.

Ini berdasarkan keputusan yang diperoleh setelah berdiskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam forum informal. Ia menjelaskan: ” Upah minimum bupati memiliki ketentuan tertentu dalam undang-undang yang berlaku, sehingga ada ketentuan tertentu yang akan dibahas lebih lanjut. “-Elen menjelaskan bahwa di bawah UMR (tingkat kabupaten / kota) bisa menjadi jaring pengaman bagi pekerja. Untuk menentukan upah minimum, daerah akan mempertimbangkan laju pertumbuhan dan laju inflasi daerah yang berlaku saat ini.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan untuk menyetujui upah minimum agar sesuai dengan produktivitas.

“Dasar upah minimum dapat ditetapkan di provinsi dan dapat ditetapkan di tingkat kabupaten / kota dengan persyaratan tertentu. Upah lebih tinggi dari pada usaha kecil dan menengah, ”jelas Ellen.

Artikel ini dimuat di Kompas.com dengan judul“ Pemerintah dan DPP sepakat untuk menghapus ketentuan upah minimum dalam RUU.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *