RUU penciptaan lapangan kerja merusak kualitas siaran

Laporan Reporter Tribunnews.com Chaerul Umam

JABARTA TRIBUNNEWS.COM-PKS mengutus Wakil Ketua Panitia Pertama DPR Abdul Kharis Almasyhari meyakini RUU yang komprehensif tentang penciptaan lapangan kerja dapat menurunkan kualitas penyiaran tanah air di Indonesia .

-Menurut Kharis, dalam “UU Cipta Kerja” berisi amandemen UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dapat melemahkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan membatalkan siaran. Izin (IPP) .

“Jika mekanisme IPP dihapus sesuai dengan ketentuan RUU penciptaan lapangan kerja, saya khawatir lembaga penyiaran tidak lagi berusaha meningkatkan” kualitas konten siaran tetap, “tulis Abdul Kharis. Ia menambahkan: “Ini harus dipatuhi karena IPP mewajibkan lembaga penyiaran untuk meningkatkan kinerjanya dalam tahap evaluasi KPI,” tambahnya.

Ia percaya bahwa regulasi terkait penyiaran harus memperkuat daripada melemahkan KPI sebagai penyiaran. Peran Badan Pengatur. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa pemberian dan perpanjangan izin penyiaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan masyarakat sebagai konsumen, dan pembatalan PPI justru dapat melayani kepentingan masyarakat. “Seperti kita ketahui bersama, Pasal 79 dari“ UU Cipta Karya ”mengubah beberapa ketentuan dari UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, termasuk Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57 dan 58. — Kharis ingat untuk memasukkan regulasi tentang digitalisasi dalam sistem multiplekser tunggal – dia yakin bahwa digitalisasi membuat sistem penyiaran Indonesia lebih mudah dan murah, sehingga dia berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat . , “pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *