PHRI mengeluhkan banyak hotel dan restoran yang tidak menerima subsidi perjalanan

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Perhimpunan Hotel dan Hotel Indonesia (PHRI) mengeluhkan banyak hotel dan hotel yang terdaftar di Nomor Induk Kependudukan (NIB) tidak mendapat subsidi perjalanan untuk hotel yang didirikan pemerintah pusat dalam kurun waktu tertentu. sebelum. Di antara restoran dan hotel yang belum mendapatkan hibah perjalanan, ada pula yang berada di Tangerang bagian selatan.

“Dari 1.100 hotel dan restoran, baru 270 yang diverifikasi menerima subsidi. Banyak yang belum lolos verifikasi registrasi pariwisata. PHRI Wakil Presiden Kota Tangerang Selatan Andre Sumani Gala (Andre Sumanegara) mengatakan dalam siaran persnya, Senin (23 November 2020): “Pusat (Sertifikat (TDUP)) sudah terdaftar. “Tangsel (Tengerang Selatan) di Kabupaten Tangerang ini seperti hutan, banyak orang maksiat yang memungut pungutan liar.

Baca juga: Dampak Covid-19 PHRI: 200.000 karyawan hotel yang bekerja di pusat perbelanjaan diasingkan Pulang – “” Di pintu Izin A juga diapresiasi. Masukkan izin berikutnya dan harganya masih beda, “kata Andre.

Pada saat itu, cerita Andre adalah bahwa beberapa institusi memanfaatkan situasi ini. –Pada tahun 2011, PHRI secara efektif berkomunikasi dengan walikota dan instansi terkait. Untuk meningkatkan konten yang terkait dengan izin usaha.

Masalah perizinan lain di kawasan ini adalah apakah ada masalah kepastian (OSS) antara Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diperoleh melalui penyerahan tunggal dan Nomor Induk Perusahaan (NIB). — Beberapa di antaranya adalah restoran baru, karena memiliki lisensi melalui OSS, jadi tidak memiliki TDUP, tetapi memiliki NIB.

Baca juga: Kebocoran Informasi Subsidi Perjalanan, dan Rencana BLT untuk Usaha Kecil dan Kecil – “NIB sementara sudah ditolak dan belum diverifikasi pendanaannya,” kata Andre. — Dengan pemikiran tersebut, Andre berharap penerapan “UU Cipta Kerja” dapat mengatasi konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan izin usaha.

“Saya positif dengan UU Cipta Kerja. Namun perlu disoroti bahwa konflik antara pusat (pemerintah) dan daerah sangat sering terjadi terutama dalam hal perizinan. Penggunaan TDUP dan NIB saja, salah satu ditolak, Yang lainnya tidak ditolak, “kata Andre. -Andre juga mengatakan, masalah izin usaha merupakan poin penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja dan memberikan kepastian bagi investor untuk memulai usaha.

“Penerapan ini (hukum penciptaan lapangan kerja) dalam izin ini menjadi poin deterministik bagi investor untuk melakukan usaha.,” Kata Andre. (Willie Vidianto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *