Undang-undang penciptaan lapangan kerja, kata Appindo, upah minimum

Laporan Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuding ada perselisihan terkait UU Cipta Karya dan beberapa masalah perlu diperbaiki.

Menurutnya, undang-undang penciptaan lapangan kerja memberikan hak kepada pekerja berdasarkan prinsip ketenagakerjaan (seperti upah minimum). Biarkan Indonesia menyingkirkan jebakan berpenghasilan menengah- “Mari kita langgar aturan yang ditetapkan oleh rekan kita. Pada Senin (10/12/2020) dalam webinar bertajuk “Menjajaki Undang-Undang Pembuatan Klaster Lapangan Kerja” di Jakarta, upah minimum di pabrik kerupuk itu pasti berbeda dengan di Freeport. -Haryadi menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bersih pekerja entry level yang aman, bukan penghapusan upah minimum bagi pekerja yang ada.

“Tidak adil menurunkan upah minimum karena setiap segmen pasar berbeda. Petunjuknya perlu diluruskan. Oleh karena itu, manajemen tidak ada, kesalahpahaman ini justru bisa menjadi beban bagi kita untuk menciptakan lapangan kerja. “Dia berkata. –Dia terus menerima pesangon, ini juga menimbulkan kontroversi karena sepertinya dipotong. “Kalau saya ingat benar, kurang dari 7% orang yang mampu membelinya, tentu ini menjadi pertimbangan,” kata Haryadi.

Karena rendahnya tingkat ketenagakerjaan di Indonesia, undang-undang tersebut juga dianggap berpotensi menciptakan lapangan kerja. Lalu pada 2019, ketika total investasi kita 810 triliun rupee, rasio ini turun menjadi hanya 1.277 pekerja per triliun rupee, ” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *