Ekonom mengungkapkan, terdapat kesenjangan dalam struktur cukai rokok

Faisal Basri, Ekonom Senior Universitas Indonesia, mengatakan produsen rokok asing global membatasi produksi untuk menghindari kenaikan cukai.

Menurutnya, hal tersebut karena adanya struktur pajak konsumsi rokok Indonesia. Masih bersikeras bahwa banyak lapisan (lapisan) memiliki celah yang dapat dimanfaatkan.

“Dia (perusahaan asing) tidak mau menaikkan outputnya sampai batas milyaran lapisan. Karena kalau jumlah lapisan bertambah, mereka akan dikenakan pajak konsumsi tertinggi,” Faisal, Jumat (4/9/2020). Disampaikan dalam diskusi tentang Persatuan Jurnalis Independen di Jakarta. — Faktanya, perusahaan asing tersebut tergolong pemain global dengan tingkat produksi tinggi.

Selain menciptakan berbagai praktik tidak adil bagi produsen kecil, kebijakan struktur pajak konsumsi saat ini memungkinkan semakin banyak pemain global ini untuk dengan bebas mengadopsi strategi berikut: Ilusi: jumlah batang dalam satu bungkus rokok atau Dorong produk retail melalui batang rokok agar terlihat lebih murah. Padahal, dibandingkan dengan pajak konsumsi setiap batang rokok, keuntungan yang diperoleh sangat besar bagi abrikan asing, dan penjualan rokok sangat mahal dibandingkan dengan pajak konsumsi yang mereka bayarkan kepada negara. — Hasilnya, merokok menjadi lebih mudah. .

Di saat yang sama, Teguh Dartanto dari Indonesia, Ketua Tim Riset Pusat Riset Jamsostek Universitas, mengatakan Kementerian Keuangan telah mencermati berbagai kebijakan, salah satunya terkait harga rokok. kebijakan. Di sisi lain, untuk kebijakan tanpa harga tidak semudah harga dalam penerapan hukum, karena sulit dalam ruang lingkup hukum. Merindukan perubahan, tetapi membutuhkan ketekunan dan konsistensi dari semua pihak. Oleh karena itu, komitmen tegas ini harus didorong untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Penyederhanaan pajak cukai rokok masuk dalam “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024” (RPJMN). Kementerian Pajak dan Keuangan (Kemenkeu) memasukkan tarif cukai yang disederhanakan ke dalam strategi otoritas untuk mengontrol konsumsi rokok.

Hal ini Peraturan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 / PMK.01.2020 tentang Desain Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *