Nilai tukar petani turun, dan pemerintah meminta pemerintah membuat rencana bagi petani kecil

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Badan Pusat Statistik (BPS) mencontohkan Nilai Tukar Petani Nasional (NTP) pada Mei 2020 sebesar 99,47 atau turun 0,85% dari bulan sebelumnya.

Artinya petani mengalami kerugian karena harga yang mereka terima (penjualan) lebih rendah dari harga yang dibayarkan (pengeluaran konsumsi rumah tangga dan modal produksi).

Henry Saragih, Ketua Serikat Tani Indonesia, mengatakan pemerintah harus mengambil kebijakan agar petani tidak terus merugi. -Henry mengatakan SPI sudah mengingatkan pemerintah tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap petani Indonesia.

“Sejak awal pandemi Covid-19 di Indonesia, kami mengingatkan pemerintah bahwa petani merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus,” kata Henry dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2020).

Baca: 181 Pilot Kontrak Garuda Indonesia yang Dikeluarkan Surat Pemecatan di Tengah Malam Menganggur- “Di satu sisi, petani krusial karena produksi pangan harus terus beroperasi saat pandemi. Di sisi lain, di sisi lain, di sisi lain, Baik risiko tertular Covid-19 maupun risiko tidak terserap hasil pertanian, petani rentan, ”jelasnya.

Baca: Huru-Hara, Polisi Tembak Mati Warga Hitam Restoran, Pemilik Kentucky

Data BPS juga menunjukkan penurunan PNT di Tanah Air dipengaruhi oleh penurunan PNT di tiga subsektor, yaitu penurunan PNT di subsektor ini . Sektor tanaman pangan (0,54%), sub sektor hortikultura (0,58%) dan sub sektor penanaman populer (2,30%) mengalami penurunan terbesar. ) .

Baca: Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Mencapai Rp 17 Juta Per Bulan, Yang Menurut PLN Wajar. -Untuk FCW tanaman hortikultura, harga jual petani merasa turun. Disediakan oleh petani anggota SPI di daerah tersebut.

Misalnya pabrik lada di daerah seperti Rembang malah mencapai Rp. 5000 .

Baca: Tunjukkan! Tiga mantan pejabat Jiwasraya mendapatkan mobil mewah dan perjalanan ke luar negeri- “Harga ini sangat murah, baik melalui kebijakan pengembangan pasar atau kebijakan lain yang menguntungkan petani, pemerintah perlu turun tangan.” – SPI yakin pemerintah telah mengadopsi kebijakan. Khususnya di bidang pertanian, belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani Indonesia saat ini.

“Pemerintah baru-baru ini mencanangkan bantuan Kredit Niaga Rakyat (KUR). Hal ini diperlukan, namun tidak menyelesaikan masalah lain yang dihadapi petani, seperti kesulitan distribusi atau penjualan hasil pertanian dan turunnya harga jual petani untuk beberapa tanaman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *