Operator yang melanggar perjanjian sanitasi dapat dicabut lisensinya

Reporter Tribunnews.com Hari Darmawan melaporkan-JABARTA TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Permenhub), terkait perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 sore, perihal Operator yang menguasai jasa dan infrastruktur transportasi atau personel pengelola angkutan yang melanggar ketentuan ini sekaligus mencegah penyebaran Covid -19 akan dikenakan Pasal 11, 12, 13, 14, 16, 17, dan 18.

Hal ini Jenis angkutan yang dimaksud dalam Pasal 7 adalah sepeda motor yang melayani kepentingan umum dan perseorangan, diikuti kereta api, kapal penumpang, udara, laut, angkutan, pas, kapal pengangkut barang, dan pesawat penumpang.

Baca: Warga Ngeluh Naikkan Tagihan Listriknya, dan Juru Bicara Istana Tolak Naikkan Tarif

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, bagi yang melanggar sanksi bisa diberikan teguran tertulis, dan izinnya bisa dicabut. Berupa denda administratif.

Baca: Biaya Transfer Nama Motor CC Besar Tak Murah. Diler BBN Gratis Ini Sudah Lakukan

“Prosedur terkait sanksi administrasi, tentu aturannya tidak sesuai dengan Ducati Hukum yang berlaku sudah sesuai, ‚ÄĚkata Budi dalam jumpa pers virtual, Selasa (9/6). /2020).

Baca: Permenhub 41/2020 dirilis, sepeda motor bisa mengangkut penumpang

Kecuali Permenhub No. 41/2020, pembatasan penumpang di angkutan umum dan kendaraan telah direvisi.

Dalam Permenhub, terbitan terbaru Kementerian Perhubungan mengatur pembatasan penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi, yakni dibatasi 70% dari kapasitas kendaraan. Kurangi kapasitas kendaraan hingga 50%.

Namun menurut Budi, aturan pembatasan penumpang kendaraan umum dan pribadi tetap mensyaratkan penerapan jarak fisik atau pemeliharaan jarak aman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *