Politisi PKS: Jika pemerintah berupaya memenuhi anggaran rencana stimulus Covid-19, itu tidak masuk akal

Wartawan Tribunnews.com memberitakan Vincentius Jyestha

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan anggota kabinetnya bahwa penyerapan anggaran stimulus untuk pengelolaan Covid-19 masih sangat rendah, baru mencapai per 2020. Pada 22 Juli 2015, rasio ini mencapai 19%. -IX Anggota Pansus DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menilai tidak masuk akal jika pemerintah kesulitan mendapatkan anggaran stimulus untuk mengelola Covid -19. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 untuk mempercepat belanja negara terkait pandemi Covid-19 dan pengelolaan Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)? Netty mengatakan akan menghubungi Tribunnews.com pada Rabu (28/7/2020).

Sebenarnya, Netty mengungkapkan, dalam peraturan khusus yang mengatur program PEN, Menteri Keuangan (Menkeu) sudah berwenang memindahkan rincian belanja negara dan dana anggaran.

Baca: Tingkat Serapan Anggaran Stimulus Covid-19 Cuma 19%, dan Chokovi Pukul Lagi Menteri Kabinet

“Jadi kalau penyerapan fiskal sangat lemah, aneh. Misalnya, sektor medis dan kesehatan hanya menyumbang 7% dari 19% anggaran kesehatan, bahkan untuk insentif bagi petugas kesehatan, santunan bagi tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat, pembayaran klaim rawat inap, penyediaan alat pelindung diri, obat-obatan dan vaksin, masalah laboratorium, ventilator Dan infrastruktur pelayanan kesehatan lainnya harus segera diselesaikan, “ujarnya: Daya serap anggaran Covid-19 lemah, PKS Sentil Jokowi: Presiden harus lihat akar masalahnya -pemerintah harus tahu bahwa mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan masalah Masalah sebenarnya berarti, bukan hanya angka-angka yang diatur dalam teknologi. Agar kebijakan politik dan fiskal terserap sepenuhnya, para politisi Partai Rakyat mengenang bahwa masyarakat yang sakit dan tertimpa bencana tidak bisa menunggu. Menurutnya, masyarakat juga tahu bahwa anggaran besar untuk Covid-19 bersumber dari utang yang menjadi tempat bermasalah negara.

“Jadi, jika pemerintah dipandang gagap dan tidak memahami pemerintah, jangan salahkan rakyat. Tanggapi pandemi tersebut,” imbuhnya. Penilaian Presiden Jokowi dan kemarahannya kepada para menteri atas pencapaian anggaran menunjukkan betapa buruknya mekanisme komunikasi dan koordinasi di lingkungan pemerintahan. Jika ini benar, dia menyayangkan masyarakat menjadi korban.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *