TGB: Banyak peserta UMKM yang masih kesulitan mendapatkan dana dari lembaga keuangan

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pembahasan Undang-Undang Cipta Karya (RUU), khususnya pembahasan pengaturan klaster usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat apresiasi dari semua pihak. , Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Baca: Hantam Covid-19, Setengah Penerima Ultra Microfinance Mendapat Pinjaman Rp 2,5 Juta

TGB memperkirakan RUU Pembahasan Penciptaan Lapangan Kerja adalah Upaya Pemerintah, dan DPP Masuk Meningkatkan investasi dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. 23/6/2020).

TGB menegaskan apa yang harus diperhatikan dalam memajukan UMKM yaitu mendapatkan modal.

Menurutnya, perolehan modal oleh UMKM menjadi kunci pencapaian UMKM. Menyederhanakan. Karena menurutnya selama ini persyaratannya masih banyak sehingga sulit bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menyatakan, “Misalnya terkait akses lembaga keuangan dan perbankan, masih ada beberapa hal yang sulit diselesaikan.”

TGB mencontohkan kasus UMKM di NTB. “Masih banyak lembaga keuangan, terutama bank, yang terlalu berhati-hati terhadap usaha kecil dan mikro. Misalnya dalam hal penjaminan kredit, diketahui bahwa usaha kecil dan mikro hanya memiliki satu aset. Katanya,“ Ini usahanya. “Kalau ada jaminan, seperti sertifikat tanah atau jaminan lainnya, itu akan menjadi beban semua kalangan. “TGB. Untuk mengatasi masalah ini, TGB mendorong sinkronisasi antara“ Job Creation Act ”dengan hukum yang ada, salah satunya adalah“ Banking Act ”yang mengatur perolehan modal oleh UMKM. — -Baca: Menteri Koperasi memastikan rencana restrukturisasi kredit UMKM berjalan lancar saat pandemi-TGB menyatakan bahwa selama undang-undang perbankan sektoral tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja, lembaga atau bank akan terlalu berhati-hati sehingga akan menghambat fasilitasi permodalan UMKM. .

“Menurut saya, ini adalah masalah klasik yang perlu diselesaikan melalui UU Cipta Kerja. Perlu sinkronisasi RUU penciptaan lapangan kerja dengan undang-undang terkait (terutama undang-undang perbankan). Betul, tagihan didasarkan pada “bisa cocok dengan tagihan apa saja”, jadi semua orang bisa bergerak secara bersamaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *