LPDB-KUMKM bangkrut, dengan alokasi modal kerja Rp 307,3 miliar

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Wabah Covid-19 yang saat ini melanda dunia (termasuk Indonesia) tak henti-hentinya menghentikan Lembaga Alokasi Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) koperasi mikro, kecil, dan menengah yang berupaya memberikan pinjaman dana bergulir kepada koperasi di Negeri Tanaya. / Fungsi pembiayaan. LPDB-KUMKM mencontohkan, selama pandemi Covid-19 telah mengalokasikan dana yang beredar mencapai Rp 307,3 miliar.

Jumlah ini akan terus meningkat.Setelah wabah Covid-19, tidak mungkin untuk memperkirakan kapan akan berakhir. Pada saat yang sama, distribusi akan terus berjalan untuk membantu mobilitas koperasi.

“Selama pandemi Covid-19, mulai Maret 2020 hingga akhir Mei 2020, LPDB-KUMKM mengalokasikan dana bergulir Rp307,3 miliar, CEO LPDB-KUMKM Supomo mengatakan:” Ini termasuk Rinciannya Rp 211, pinjaman konvensional 8 miliar dan Rp 95,5 miliar. —— Supomo mengatakan koperasi dan UMKM merupakan pilar perekonomian Indonesia dan merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan perlindungan. -Karena itu, tugas LPDB-KUMKM, kelompok kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, adalah memanfaatkan pinjaman / pembiayaan dari Dana Modal Kerja untuk membantu KUMKM terus mengelola usahanya selama masa sulit akibat pandemi Covid-19.

“Kami menyadari risiko terkait penyaluran dana yang beredar saat pandemi Covid. Namun, kami selalu hadir untuk memberikan solusi agar koperasi dapat terus memberikan pelayanan kepada anggota yang memiliki unit usaha dan membutuhkan koperasi, bahkan dalam kondisi saat ini. Sulit juga untuk berbisnis, ”jelas Supomo. –Dengan mengalokasikan modal kerja pada saat pandemi Covid-19, Supomo mengaku pihaknya agak dibatasi, misalnya dalam kasus perikatan dengan notaris koperasi, asosiasi memutuskan menerima dana terbarukan.

Untuk dapat membayar dana modal kerja, notaris harus melalui rapat tatap muka. on line. Meski jalur penerbangan dari dan ke Jakarta masih terbatas pada saat “Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Sosial” (PSBB) diundangkan, kami tetap berjanji jika masih bisa dicapai lewat darat tentu kami akan mencapai kesepakatan langsung dengan koperasi, “ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *