Indonesia-Singapura bahas jalur resiprokal, ini tanggapan pihak maskapai

Laporan reporter Tribunnews.com Hari Darmawan

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Indonesia resmi memimpin Travel Corridor Agreement (TCA) dengan Singapura yang disebut Reciprocal Green Channel (RGL) .

Use this RGL, Indonesia Orang dapat bepergian ke Singapura untuk bisnis, diplomasi, dan bisnis resmi.

TCA Indonesia-Singapura akan berlaku pada 26 Oktober 2020. Aturan tersebut tidak mengizinkan perjalanan atau kunjungan reguler. Waktu penerbangan antara Indonesia dengan negara / kawasan lain sama dengan TCA Singapura.

Transportasi warga hanya berlaku untuk perjalanan bisnis dasar atau perjalanan bisnis dasar dan perjalanan diplomatik dan dinas darurat. TCA tidak berlaku untuk perjalanan biasa selama pandemi.

Terkait redistribusi perjalanan dari Indonesia ke Singapura, maskapai Lion Air Group masih melakukan riset terkait rencana tersebut. Buka kembali jalur penerbangan. Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menyatakan, pihaknya masih mengkaji perkembangan terkait keberadaan RGL tersebut.

“Kami masih mengkaji pasar, memantau dan menganalisis perkembangan rute perjalanan dari Indonesia ke Singapura, begitu pula sebaliknya,” kata Danang, saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2020).

Sebelumnya, Ketua Pelaksana PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan Bandara Soekarno-Hatta bersedia mendukung RGL di Indonesia dan Singapura.

Menurut Awaluddin, kemungkinan hanya ada dua pintu keluar masuk terkait program RGL Indonesia, salah satunya Bandara Soekarno-Hatta yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Avaludin dalam komunike Sabtu (10/10/2020) mengatakan: “Melalui RGL, Indonesia dan Singapura telah menciptakan koridor perjalanan yang aman selama pandemi, yang akan menciptakan hubungan udara yang baik antara kedua negara. Dampaknya. “-Awaluddin juga menyampaikan bahwa Bandara Hat Soekarno-Hatta pasti akan melakukan segala persiapan agar pelaksanaan RGL bisa berjalan lancar. Tujuan utama Bandara Soekarno-Hatta adalah memastikan penerapan perjanjian sanitasi yang ketat,” kata Awaluddin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *