Pemerintah menyiapkan peraturan bagi bisnis untuk terus memberikan THR dan meminimalkan PHK

Reporter Tribunnews.com Fransiskus Adhiyuda

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Koordinasi Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah melonggarkan pembayaran liburan perusahaan (THR) perusahaan kepada karyawan pada akhir tahun. -Tentu saja, langkah ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tidak memberhentikan pekerjaan (PHK) dari karyawannya selama virus pandemic corona (Covid-19) .———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

– Seorang perawat SSPI dan Covid yang meninggal dalam pelaksanaan tugas -19 Fight

– “Ya, apa yang sedang dipersiapkan pemerintah adalah menunda PHK,” kata Erlanga saat rapat pada hari Minggu di kantor PDP di Golkar, Slipi, Jakarta Barat (5/5/2020) .- — “Namun, THR adalah persyaratan hukum, jika keterlambatan harus dibayar sebelum akhir tahun, tentu saja harus dilakukan,” kata Airlangga. Menteri Ida Fauziah akan membuat peraturan tentang masalah ini. “Dia berkata, jadi Menaker sedang mempersiapkan peraturan.”

Sebelumnya, pemerintah memberikan banyak insentif bagi bisnis dan pekerja untuk mengurangi beban selama pandemi virus korona.

Salah satunya adalah memberikan 90% kontribusi jaminan sosial untuk bersantai.

“Pertimbangkan untuk mengurangi pembayaran sebesar 90% untuk jangka waktu 3 bulan, yang dapat diperpanjang hingga 3 bulan, yang dinyatakan pada hari Kamis (30 April 2020) oleh Menteri Koordinasi Ekonomi Airlangga Hartarto (Airlangga Hartarto) : “Berikan asuransi untuk pekerjaan dan kecelakaan fatal. “Setelah 116.705 perusahaan menuntut lebih banyak fleksibilitas dalam membayar iuran.

Baca: Banyak orang di bawah tekanan dan pemerintah berencana untuk mengendurkan PSBB

Pemerintah Airlangga kemudian setuju untuk membayar 2,6 miliar rupee untuk membayar rencana asuransi kecelakaan ( JKK) dan kontribusi asuransi kompensasi kematian (JKM) Rp1,3 triliun dan kontribusi asuransi pensiun (JP) diperpanjang selama tiga bulan sejumlah Rp8,74 triliun rupee.

“Jadi, dengan Dengan relaksasi Jamsostek melalui RPP atau Draft, peraturan pemerintah setara dengan sekitar Rs 12,36 triliun. Selain itu, ada diskusi santai tentang bagaimana BPJS berpartisipasi dalam hubungan antara THR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *