Penciptaan hukum untuk protes, Lukht: Silakan ajukan untuk peninjauan yudisial, kami merekomendasikan

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah menyerukan kepada mereka yang tidak setuju dengan undang-undang yang komprehensif tentang penciptaan lapangan kerja untuk menggugat Mahkamah Konstitusi. – “Tolong (ajukan untuk peninjauan kembali)” kami merekomendasikan ini. itu benar. Cukup ke Mahkamah Konstitusi, ini cara yang benar. Tinggal judicial review saja, “kata Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam program virtual” Tabel Forum Kompas “. TV, Rabu (2020/7/10) .— Baca : “Job Creation Act” Luhut ditolak banyak pihak: baca dulu, lalu komentar- “Ini baru nasional,” tambahnya. -Luhut mengatakan pemerintah tidak akan mencegah pelanggaran Masyarakat di bawah UU Komprehensif Ketenagakerjaan melakukan uji materi karena lebih baik daripada harus menggusur massa dan bertindak anarki.

“Kami juga tidak melarang hak konstitusional. Namun, jika Anda menghancurkan dan membuat anarki, negara akan berfungsi. Dia menekankan bahwa itu aman. : Mengungkap Nama Penulis Undang-Undang Komprehensif Undang-Undang Cipta Kerja, ini yang dikatakan Luhut Binsar Pandjaitan- “Undang-Undang Cipta Kerja” disahkan pemerintah dan DPR RI pada Senin (10 Mei 2020) Dalam pertemuan tersebut, pengesahan konvensi tersebut juga memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pekerja-Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) juga menegaskan ketentuan dalam “Lapangan Kerja” untuk membuat undang-undang. Ketua KSPN Ristadi mengatakan pihaknya adalah Lakukan kajian regulasi untuk judicial review.

Bacaan: Sudah disetujui, RUU UU Cipta Karya belum tuntas, Baleg: Kita pesan- “Tim kita garap UUD (Hukum Pokok) Pasal-pasal yang saling bertentangan akan diuji materiilnya, ”ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (10/6/2020). KSPN menilai ada ketentuan tertentu yang merugikan pekerja dan melanggar UUD 1945. Artikelnya terkait dengan telepon jalur tetap (PKWT) dan perjanjian waktu kerja untuk sistem outsourcing.

Judul artikelnya “Tentang UU Cipta Karya, Luhart: Mohon Ajukan Gugatan Kami Usulkan”, dan judulnya dimuat di Kompas.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *