Mantan Kuasa Hukum OPEC: Ini syarat agar kepemilikan Pertamina tidak melanggar UUD

Laporan Reporter Tribunnews.com Malvyandie-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kuasa hukum OPEC Ali Nasir (Ali Nasir) mendalilkan sub-kepemilikan Pertamina melakukan penawaran umum perdana (IPO). Rencana tersebut tidak melanggar Pasal 33 UUD 1945. Ali, jika penawaran umum perdana untuk sub-kepemilikan yang melibatkan mata pencaharian banyak orang, seperti sub-kepemilikan hulu, maka saham yang dijual kepada penonton tidak boleh melebihi 50%.

“Jika pelepasannya kurang dari 50%, Pertamina sebagai BUMN masih bisa mengkaji dan mengontrol kebijakannya melalui partisipasi yang kurang,” kata Ali yang juga mantan anggota Dewan Nasional Energi (KEN) Jakarta hari ini.

Baca : D-100 sukses, Pertamina siap produksi green energy-IPO anak perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, seperti menggandeng perusahaan pelayaran, jadi lebih dari 50% bisa diterima. — “Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada masalah konstitusional dengan rencana IPO ini, karena tidak mungkin Petrotamina menjual lebih dari setengah kepemilikannya. Jika melebihi setengahnya, maka masalah terbesar adalah karena dia terus berlanjut .— Oleh karena itu, Ali menjelaskan tidak ada pelanggaran terhadap aturan apapun terkait rencana penawaran umum perdana. Selain itu, pertukaran tersebut melibatkan partisipasi yang kurang memadai, bukan Pertamina sebagai perusahaan resmi. Oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu sebabnya Saya tegaskan dia tegaskan itu. Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi No. 85 tahun 2013 menyatakan bahwa negara harus mengontrol migas secara langsung.

“Putusan MK itu berarti migas dikelola sendiri. Tetapi jika ini tidak memungkinkan, atau jika itu bukan pilihan terbaik, kita pasti bisa bekerja sama. Karena tujuannya adalah kemakmuran rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *