Dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja, pesangon hanya 25 kali gaji, berikut nilai yang dihitung

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dalam Undang-Undang Cipta Karya yang disahkan kemarin (10 Juni 2020), salah satu pasal yang dinilai bermasalah dan paling menyedot perhatian adalah pesangon. –Alasannya, pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat telah sepakat untuk mengubah maksimum pesangon pekerja menjadi 25 kali gaji, yaitu 19 kali gaji bulanan dan 6 kali jaminan pengangguran (JKP). -Mengenai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, pesangon maksimal yang bisa diterima seorang pekerja adalah 32 kali lipat gajinya. -Baca: Penolakan Menciptakan Lapangan Kerja UU: 2 juta pekerja mengancam buruh nasional untuk mogok mulai hari ini. Ini tuntutan-hukum menjelaskan bahwa pesangon adalah sembilan bulan jika masa kerja delapan tahun atau lebih Gaji. Selain itu, pekerja yang telah mengabdi lebih dari 24 tahun akan dibayar 10 bulan kerja.

Baca: KPCPEN: UU baru tentang penciptaan lapangan kerja akan berlaku setelah Covid-19 disahkan

Ada juga klausul yang menjelaskan bahwa jika seorang pekerja di-PHK karena alasan efisiensi, maka pembayaran pesangon yang menjadi haknya ditentukan dua kali lipat.

Misal, seseorang yang gajinya sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMP) DKI Jakarta akan memperoleh penghasilan Rp setelah 8 tahun 4 bulan. , Dengan 2 juta pengalaman mengundurkan diri (PHK). Alasannya, perusahaan tempat dia bekerja sangat efisien. Kemudian, PHK karena alasan efisiensi melipatgandakan uang pesangon, yaitu gaji 18 bulan. Untuk jam kerja enam tahun tetapi kurang dari sembilan tahun, jumlah imbalan untuk masa kerja adalah gaji tiga bulan.

Dengan demikian, pesangon menjadi 21 kali gaji, atau 88,2 juta rupiah. -Dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja, klausul tentang tambahan uang pesangon yang diterima perusahaan untuk meningkatkan efisiensi telah dihapus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *