Banyak kasus kegagalan gaji koperasi, Indef: Lemahnya fungsi pengawasan koperasi

Reporter Kontan, laporan Ferrika Sari-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Tabungan dan kredit koperasi dan anggota kasus default baru-baru ini muncul dan mengejutkan publik. – Kewajiban penyelesaian utang ketiga koperasi berada dalam keadaan ditangguhkan (PKPU), dan mencoba untuk memberikan kedamaian kepada pelanggan melalui restrukturisasi utang, seperti Koperasi Hanson Mitra Mandiri (HMM), KSP Indosurya Cipta dan KSP Viola.

Eko Listiyanto, seorang peneliti di Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef), menilai masalah koperasi Indonesia memang rumit. Biasanya, karena kurangnya pengawasan oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Layanan Koperasi.

“Kurangnya pengawasan membuat pengelolaan dana kurang transparan. Dana investasi dapat diedarkan di seluruh dunia. Karena kurangnya pengawasan oleh lembaga terkait, pelanggaran dapat terjadi,” kata Eko, Minggu (17 Mei, 2020) Kontan.co.id. -Baca: Hikmah Pandemi Corona di mata Natasha Rizky: Bisakah Anda menjalankan peran istri dan ibu dalam 24 jam — -Pengawasan koperasi dianggap lebih lunak daripada bank. Pertama-tama, dalam hal kelembagaan, pendirian koperasi relatif mudah, karena koperasi hanya dapat terdiri dari beberapa anggota atau tidak lebih dari sepuluh orang. Kegiatan koperasi berbeda dari bank yang secara ketat atau sangat diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Asuransi Setoran (LPS).

Baca: Lebaran, lalu lintas dari kendaraan ke tempat istirahat akan dibatasi, dengan maksimum istirahat 30 menit

“” Jika bunga tinggi, Anda harus bertanya pada diri sendiri mengapa itu sangat tinggi. Karena “bunga dianggap terlalu tinggi, bunga itu menyusut,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *