Prangko Rp 6.000 akan diganti Rp 10.000 tahun depan

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah menyetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa “RUU Meterai” sudah memasuki sidang paripurna dan menjadi undang-undang.

Dalam tagihan materai adalah Rp. 3.000 dan Rp 6.000 diganti dengan Rp 10.000 atau meningkat sejak Januari 2021. -Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebenarnya sejak 2018 penyesuaian tambahan ini akan dikontrol oleh DPR. Penyesuaian tarif 10.000 rupiah itu 34 tahun karena tidak pernah disesuaikan. Makanya kita lakukan penyesuaian, ”ujarnya dalam polling, Kamis (9/09, 2020).

Baca: Seruan Sri Muliani agar Indonesia mendapat lebih banyak pendanaan iklim hijau dari Brazil- — Bersamaan dengan itu, tahun berikutnya pengenaan tarif baru adalah karena krisis pandemi korona atau situasi Covid-19.

“Pertama, karena situasi saat ini, mari kita lihat situasi Covid-19. Hingga 1 Januari, situasinya mungkin agak pulih. Kedua, Sri Mulyani mengatakan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dan sosialisasi berbagai hal terkait undang-undang ini masih harus diselesaikan, dan akan kita manfaatkan saat ini (hingga 2021). Bea meterai Rp 10.000 yang dikenakan pada 1 Januari 2021 juga memperhitungkan kewajaran nilai dokumen.

“Namun, kami juga tahu bahwa untuk kasus Covid-19, ion tersebut tidak akan berpengaruh hingga 1 Januari 2021. Kemudian, untuk dokumen senilai kurang dari Rs 5 juta, katanya menggunakan materai Dianggap belum lengkap, pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *