Dampak Covid-19 PHRI: 200.000 pekerja hotel yang bekerja di pusat perbelanjaan dipulangkan

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pengusaha restoran kian frustasi dengan pemberlakuan pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai respons terhadap pandemi Covid-19. Langkah-langkah penghematan PSBB telah diperpanjang hingga 11 Oktober 2020.

Emil Arifin, Vice President Business Hotel Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), mengatakan pembatasan masih ada ketika restoran tidak lagi menyediakan layanan catering, yang sangat menyulitkan pengusaha.

“Kami sangat prihatin dengan perluasan PSBB, karena nasib karyawan restoran otomatis menyebabkan hampir 200.000 orang dipulangkan,” ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (29/9/2020). — Baca: Pandemi Covid-19 memaksa penyewa mal untuk menyerah

Baca: Asosiasi Pusat Perbelanjaan Serukan Pemerintah Bantu Pegawai Gaji dan Bebas Pajak

Jelaskan Ribuan PSBB DKI Jakarta Dalam dua minggu ke depan, ruang lingkup pekerjaan akan diperketat dan diperluas untuk secara otomatis memberhentikan karyawan yang terkena dampak.

Emil mengatakan bahwa 200.000 karyawan tersebar di 80 pusat perbelanjaan di Jakarta setiap hari, dan setiap pusat perbelanjaan memiliki kurang lebih 80 restoran. Tidak. Diperkirakan setiap restoran memiliki 50 karyawan yang bekerja secara sif, termasuk 30 hingga 35 pekerja sementara. – “Karena itu, mereka kadang-kadang menjadi pekerja sehari-hari dan mendapatkan bayaran ketika mereka datang. Biasanya pelayan, pembantu, dan layanan rumah tangga jumlahnya banyak. Emil menjelaskan bahwa begitu tidak ada makanan, mereka yang pertama mendapatkan makanan Dia menegaskan, penghitungan 200.000 karyawan yang dipulangkan hanya berdasarkan restoran yang ada di mal, tidak semua restoran di Jakarta, dia mengatakan setidaknya ada sekitar 4.000 restoran yang tersebar di hotel atau warung mandiri di luar mal. Sedang. -Ini hanya pusat perbelanjaan, bukan restoran hotel dan restoran mandiri di luar pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, potensinya sangat besar (penyederhanaan), yang merupakan masalah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. -Oleh karena itu, Emil berharap pemerintah dapat mengusulkan. Kebijakan PSBB yang harus lebih memperhatikan stakeholders catering. Diakuinya karena pendapatan terbesar berasal dari industri catering, bahkan tidak semua restoran bisa menyediakan jasa take out atau delivery.

“Restoran memang berlokasi di Di restoran kecil ini, tidak ada yang bisa mengambil, menu dan cara menyajikannya. Ini berbeda, seperti sushi, yang tidak mudah. Setidaknya 10% (yang bisa mengandalkan penjualan online) “, jelasnya.

Menurutnya, sebaiknya pembatasan dilakukan sesuai kebijakan perjanjian kesehatan yang diterapkan pihak restoran. Katanya hotel dan besar Restoran di pusat perbelanjaan telah menerapkan aturan dan regulasi kesehatan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Yang telah menerapkan perjanjian kesehatan, seperti di pusat perbelanjaan dan hotel, harus makan secara teratur dan memiliki kapasitas yang memadai. Dia menyimpulkan. -50% orang. Jadi selektiflah dan jangan mengalahkan hidangan ini (semua restoran). -Artikel ini dimuat di Kompas.com dengan judul “PHRI menyebut 200.000 karyawan restoran yang bergerak di belanja ke sentra di rumah”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *