Pengadaan barang dan jasa publik menjadi kasus terpenting di KPPU

Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencontohkan, selama ini pengadaan barang dan jasa atau perantara publik menjadi kontributor utama bagi bisnis selama KPPU. Itu sudah ada sejak didirikan pada 2000 atau 20 tahun. tahun lalu.

Komisioner KPPU Dinni Melanie mengatakan, urusan KPPU masih didominasi oleh pengadaan barang dan jasa pemerintah sekitar 60%. Di daerah, ”ujarnya dalam conference call, Rabu (22/7/2020).

Namun Tenny menjelaskan, angka kasus turun untuk pertama kalinya sejak tahun 2000-an. Itu masih dilakukan dengan cara biasa. Sekarang, ini dilakukan secara elektronik, ”ujarnya. Tindakan pelaku komersial kemungkinan besar merupakan konspirasi elektronik.

Di sisi lain, capaian KPPU dalam 20 tahun terakhir menangani total 351 kasus sebagai bagian dari pemantauan persaingan komersial. : KPPU: Tujuh terkait kenaikan harga tiket pesawat yang bersalah- “Ini prestasi polisi. Terlihat total putusan yang dikeluarkan KPPU pada akhir tahun 2019 mencapai 351 kasus atau sekitar 20 kasus per tahun.” — -Pada saat yang sama, KPPU juga dapat mengenakan denda yaitu pada tanggal 15 Juli 2020 total potensinya mencapai Rp815,88 miliar dan Rp428,51 miliar.

Hasil ini mencapai 52% dari kontribusi KPPU yang akan menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk persaingan niaga negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *