Hingga 28 Juni 2020, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 4,7 juta ton pupuk bersubsidi kepada petani

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pupuk (Persero), Indonesia, telah mendistribusikan 4.706.253 ton pupuk bersubsidi kepada petani per 28 Juni 2020.

Angka distribusi meliputi 2.150.774 ton urea, 357.903 ton SP-36, 438.505 ton ZA, 1.481.577 ton NPK dan 277.494 ton produk organik.

Presiden Popuk Indonesia, Direktur Aas Asikin Idat mengatakan, angka ini setara dengan 59% dari 7.949.303 ton yang ditetapkan Kementerian Pertanian pada 2020. Nomor 10 Tahun 2020.

Baca: Pembelian Barang dan Jasa di Pupuk, Indonesia Libatkan Lebih dari 30.000 UMKM

Bacaan: Menghadapi Normal Baru, Pupuk Indonesia Perkuat Digitalisasi- “Melalui Produsen Pupuk” Koordinasi Kami Pupuk Indonesia terus mengoptimalkan proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani agar dapat beroperasi normal dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Pertanian. Rabu (7 Januari 2020). Pupuk Indonesia juga menyiapkan kebutuhan pupuk sekitar tiga kali lipat. Persediaan yang tersedia saat ini 887.390 ton, meliputi urea 503.354 ton, NPK 155.531 ton, dan SP-36 83.562 ton. , 70.760 ZA dan 75.183 ton bahan organik.256.583 ton.

Lima anak perusahaan Pupuk Indonesia telah mengamankan stok pupuk, antara lain: PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang – “Selain itu, untuk meramalkan kebutuhan petani saat kekurangan, kami juga telah menyiapkan stok pupuk tanpa subsidi di kios resmi. Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar tidak terjadi kekurangan, ”jelasnya. -Aas mencontohkan Pupuk Indonesia hanya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar dalam program Kelompok Sistem Elektronik Permintaan Akhir (e-RDKK) .

Pupuk Indonesia akan senantiasa menaati semua regulasi yang berlaku mengenai penyaluran subsidi Pupuk.

Misalnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 / M-DAG / PER / 4/2013, yang melibatkan dari satu tingkat ke satu tingkat di tingkat nasional. Pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi IV sektor pertanian.

dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Distribusi dan Harga Eceran.Tingkat tertinggi pupuk bersubsidi di sektor pertanian pada tahun anggaran 2020, Peraturan Kemurnian Menteri Pertanian ke-10 Regulasi untuk tahun 2020. “Kedua regulasi ini secara jelas mengatur tentang kondisi, hak dan kewajiban produsen, distributor dan distributor atau pengecer pupuk bersubsidi HET. Persyaratan ini harus diperhatikan saat mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani. Sebagai produsen, kami berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk yang terkait dengan aturan distribusi berbasis e-RDKK. Selain itu, sistem tersebut diyakini dapat mencegah duplikasi data penerima hibah. Ia mengatakan: “Dengan begitu, alokasi dan supervisi tugas Pupuk Indonesia bisa lebih optimal, dan yang terpenting subsidi bisa lebih tepat sasaran.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *