Pengamat mengklaim bahwa penyederhanaan cukai tembakau dituding memicu oligopoli

Reporter Tribunnews.com Laporan Reynas Abdila-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Koordinator Riset DDTC Indonesia Denny Visaro mencontohkan, penyederhanaan kebijakan cukai yang dianggap oligopoli dalam industri hasil tembakau tidak berdasar. Akan mendorong pembentukan lapangan bermain yang lebih setara.

Danny menjelaskan, regulasi yang ada saat ini menciptakan persaingan tidak sehat atas cukai hasil tembakau.

Baca: Gapuri: Penyederhanaan pajak cukai akan mengancam keberlangsungan produk tembakau. Industri tembakau — “Pertama-tama, berkaitan dengan struktur tarif produk tembakau yang inheren kompleks, yang terkait dengan tarif CHT dan HJE (retail) Penyesuaian tersebut relevan, dan antara kategori dan jenis produk tembakau, serta antara produk tembakau dan Danny dalam pernyataannya, Senin (27/7/2020), menyebutkan yang terakhir ini menyangkut semua aspek pengendalian produk tembakau.

“Permasalahan Sangat beragam, dari segi potensi. ”Ia menjelaskan bahwa tahun ini, di daerah yang bertingkat dengan tarif CHT Indonesia yang besar, dengan berbagai pabrikan besar yang diistimewakan peserta korporasi dan peserta mandiri dari usaha kecil dan menengah. Tingkat persaingan tidak merata. “— Pemerintah sebenarnya sudah bekerja keras menyelesaikan potensi masalah ini melalui PMK 146/2017. Usulan tersebut mengedepankan roadmap penyederhanaan tingkat tarif CHT secara bertahap hingga mencapai 5 tingkatan rokok di kategori SKM, SPM, dan SKT pada tahun 2021. -Denny menjelaskan bahwa tujuan penyederhanaan cukai adalah untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu optimalisasi penerimaan CHT, peningkatan kepatuhan produsen atau importir hasil tembakau, dan penyederhanaan sistem administrasi di bidang cukai. — Namun demikian, Penyederhanaan ini dicabut setelah PMK 156/2018 dirilis. — Saat ini, tier tarif CHT Indonesia berstruktur multi layer dengan masing-masing 10 layer.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *