Undang-undang Ciptaker disetujui, dan Kementerian Perhubungan bersiap untuk menyesuaikan regulasi sektor penerbangan

Reporter Tribunnews.com Hari Darmawan melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Usai mengesahkan “UU Pembukaan Lapangan Kerja” atau “UU Perlindungan Kewarganegaraan”, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah merumuskan regulasi turunan di sektor penerbangan- -Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati (Adita Irawati) mengatakan regulasi yang sedang disusun antara lain perubahan dan penyesuaian kebijakan UU Ciptaker (UU Ciptaker). Sesuai dengan “Undang-Undang Ciptaker”, kata Adita yang dikonfirmasi, Senin (19/10/2020). Dalam pembahasan selanjutnya, Adita melanjutkan, publikasi atau kebijakan baru bisa saja disesuaikan dengan regulasi yang ada. Baca: Omar Nasiri (Omar Nasiri) mendengar catatan gamblang penyerangan kedua perompak 8969 di pesawat Air France (2)

Ia juga mengatakan bahwa diskusi ini akan melibatkan semua pihak terkait untuk membahas aturan dan kebijakan yang menyesuaikan dengan itu. sektor penerbangan, “kata Adita.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga meyakini dengan disetujuinya “Undang-Undang Ciptaker” dapat meningkatkan lingkungan investasi di sektor transportasi. Khusus pemberangkatan dan pemberangkatan penumpang di pesawat

Menurut Adita, untuk mengimplementasikan UU Ciptaker, pihaknya sedang mempersiapkan pembenahan dan penyusunan peraturan pemerintah terkait angkutan darat, laut, udara, dan kereta api (PP).

Sebagai bagian dari tindak lanjut-Sesuai UU Cipta Lapangan Kerja, Adita melanjutkan, dari 15 PP yang akan diselesaikan atau disusun Kementerian Perhubungan, mereka berencana menyusun 4 RPP, yakni RPPs. tentang pengawasan undang-undang penciptaan lapangan kerja perkeretaapian, tentang RPP tentang pemantauan hukum penciptaan lapangan kerja di bidang LLAJ, undang-undang pemantauan seragam RPP tentang penciptaan lapangan kerja di bidang pelayaran, dan RPP tentang undang-undang pemantauan penciptaan lapangan kerja di sektor penerbangan.

Berdasarkan perbaikan yang dilakukan Adita, Is untuk menyederhanakan proses perizinan yang terkesan rumit dan menyelaraskan regulasi yang tumpang tindih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *