Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi pajak tol dan token listrik dengan mengatakan itu tidak akan mempengaruhi harga

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengeluarkan regulasi (kredit pajak) tentang penghitungan dan pemungutan pajak penghasilan dari penjualan biji kopi, entry packaging, token dan voucher.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 / PMK.03 / 2021, dan mulai berlaku pada Senin, 1 Februari 2021.

Namun, sistem pemungutan pajak ini telah menimbulkan kontroversi di negara tersebut dan sibuk dengan jejaring sosial. Untuk mencapai penyelesaian dengan ini, token listrik akan meningkat.

Baca juga: Kritik Rizal Ramli Sri Mulyani: Pajak kredit bagian dari dampak utang dan bunga tinggi

Baca juga: Kredit kena pajak, penjualan voucher dan token listrik, Pedagang tidak perlu mengeluarkan faktur baru-apakah ini benar?

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Sri Mulyani) melalui akun Instagram pribadinya, kemudian pada Sabtu (30/1/2021) memberikan penjelasan tentang pajak tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketentuan terkait penghitungan dan pemungutan pajak Utan tidak akan mempengaruhi harga pulsa / starter pack, token listrik, dan voucher. Kartu, token listrik, dan voucher sedang dalam proses. -Karena itu, tidak ada pajak dan biaya baru yang dibebankan pada pulsa, token listrik, dan voucher. Sri Mulyani menambahkan, aturan tersebut bertujuan untuk mempermudah pengenaan pajak PPh dan PPh pada kartu kredit / SIM prabayar, token dan voucher listrik, serta memberikan kepastian hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *