Komite Kesebelas: Peningkatan kontribusi kesehatan BPJS bertentangan dengan semangat ekonomi ekonomi

Report Tribunnews.com reporter Seno Tri Sulistiyono

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komite Kongres Kesebelas percaya bahwa ketika ekonomi sedang menurun, peningkatan sumbangan BPJS Kesehatan tidak cocok untuk pemerintah.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2020 hanya 2,” 97%, yang berarti bahwa orang telah mengalami resesi ekonomi yang sangat tajam, “anggota komite kesebelas Jakarta Hrigunawan (15/05) /2020).

Heri juga percaya bahwa kenaikan biaya BPJS juga tidak sejalan dengan semangat pemerintah. Pemerintah Heri telah mengeluarkan berbagai rencana, seperti restrukturisasi kredit, insentif pajak dan tunjangan. Politisi Gerindra mengatakan: “Ini seperti memasuki hak. Saku, tinggalkan saku kiri.

Baca: Apakah kontribusi BPJS terhadap kesehatan masih meningkat? Pengusaha mengaku, terutama masyarakat. . .

Selain itu, Heri juga meyakini bahwa kenaikan BPJS saat ini tidak memenuhi pertimbangan yang diajukan oleh Mahkamah Agung ketika Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 tahun 2019 dibatalkan.

Baca: Dari awal, saya berharap pemerintah berselancar sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. . .

Karena kesalahan BPJS dan penipuan dalam pengelolaan dan implementasi program jaminan sosial, Mahkamah Agung mempertimbangkan untuk membatalkan salah satu poin utama Perpres nomor 75/2019. — Baca: Lebaran, area terbatas untuk kendaraan istirahat, dengan durasi maksimum 30 menit

Heri mengatakan bahwa Mahkamah Agung kemudian menyampaikan kesalahan dan kecurangan BPJS dalam pengelolaan dan implementasi program jaminan sosial, yang menyebabkan Kekurangan dalam Dana Jaminan Sosial (DJS). “” Heri mengatakan: “Masyarakat seharusnya tidak dikenakan biaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 34, paragraf 1 dan 2, dengan meningkatkan kontribusi peserta untuk PBPU dan BP.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *