Jumlah BUMN telah berkurang menjadi 107, dan hanya 80 perusahaan diperkirakan akan tetap tahun ini

Reporter Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri BUMN Erick Thohir mengaku secara bertahap merasionalisasi jumlah perusahaan pembuat pelat, yang saat ini memiliki 107 dari 142 perusahaan . 142 perusahaan publik dan perusahaan publik saat ini masih 107, “Erick Thohir mengadakan rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Komite Keenam di Gedung Parlemen di Jakarta pada Selasa (9/6/2020) Menurut dia, pengurangan perusahaan publik akan berlanjut, dan 107 di antaranya akan menjadi hasil dari PHK babak pertama.

“Tahun ini, jika mungkin, akan ada 90 hingga 80 BUMN, bahkan jika ada Eric Katakan: “Dalam beberapa tahun ke depan, hanya ada 70 BUMN.” Eric menjelaskan bahwa di bidang farmasi, BUMN Farmasi dimiliki, dan PT Bio Farma (Persero) adalah perusahaan induknya. Mulai 12 Juni 2020, layanan kereta api jarak jauh secara bertahap akan kembali normal.

Anggota perusahaan meliputi PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.

Dalam industri asuransi, Asosiasi Pengembangan Usaha PT Bahana (Persero) atau (BPUI) telah membentuk perusahaan induk dengan anggotanya (PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT). Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Credit Guarantee Indonesia (Jamkrindo).

Baca: Biaya pembatalan untuk motor DC besar tidak murah, dealer mengeluarkan BBN untuk Ducati

Buat asuransi ini Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2020, yang melibatkan penambahan modal nasional untuk investasi modal Indonesia PT Bahana (BPUI). — Baca: Hingga Juni, kapasitas mobil pribadi tidak boleh melebihi 50% 30 Maret 2020

Menurut Erick, Kementerian Perusahaan Publik akan terus meningkatkan efisiensi dan restrukturisasi perusahaan publik , Karena masih banyak perusahaan publik yang bergerak dalam kegiatan. “Dan ini berpotensi untuk bergabung,” kata Eric: “Kami akan bekerja dengan Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan keputusan bersama (SKB) tentang prosedur untuk merestrukturisasi tim di perusahaan publik.” SKB belum ditinjau oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, kami juga akan berdiskusi dengan departemen teknis terkait, “lanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *