Mendes PDTT menerbitkan hasil pemeriksaan BLT untuk dana desa Banten dan Cirebon

Reporter Tribunnews.com Vincentius Jyestha

JABARTA TRIBUNNEWS.COM-Abdul Halim Iskandar, Menteri Pedesaan, Daerah Rentan dan Imigrasi (Mendes PDTT), mengungkapkan informasi dari Dana Pedesaan Hasil cek tunai langsung (BLT). Desa di empat wilayah Banten dan Cirebon di Jawa Barat.

“Kami mengunjungi Banten kemarin. Kami mengunjungi empat daerah Banten untuk inspeksi lapangan. Faktanya, sejauh ini, hanya 20% dari Provinsi Banten yang memiliki masalah,” kata Menteri Gus. , Julukannya adalah: pada konferensi pers virtual, Selasa (2/6/2020).

Baca: Pemeriksaan PDTT Mendes atas Dana Desa BLT di Banten, meminta Kabupaten untuk mengikuti aliran desa

Menteri Gus, sapaannya yang biasa mengatakan bahwa dalam inspeksi mendadak Serang, Pandeglang, Lebak dan Banten Tiga penemuan dibuat di desa Tangerang. Temuan pertama adalah bahwa hasil sinkronisasi data tidak segera datang dari pemerintah kabupaten atau orang yang bertanggung jawab atas jalan. Dia mengatakan: “Karena keterlambatan dalam mengeluarkan Perbup dalam distribusi dana ke setiap desa, dan bupati mentransfer dana dari KPPN ke agen RKDes,” katanya. Ini berarti bahwa itu diubah menjadi PMK # 50 pada saat itu, dan Perbup tidak lagi diperlukan saat ini. Meskipun distribusi BLT untuk dana desa telah dipercepat. Dia mengatakan: “Itu hanya berarti sudah siap, itu akan dihapus dari KPPN, tetapi hanya ada sejumlah kecil cairan yang mengalir di wilayah Banten.” Membaca: Anggota Komite Kelima meminta Kementerian Kesehatan untuk mempercepat distribusi dana pedesaan BLT-provinsi atau masyarakat daerah Badan penyelamat belum melakukan pengamatan ketiga sebesar Rp 600 per bulan dengan hasil yang sama dengan Dana Desa BLT.

BLT Dana Desa membutuhkan distribusi setelah bantuan sosial. Menteri Gus menduga bahwa ini adalah alasan yang menghambat distribusi BLT dalam dana desa. Pada saat yang sama, Menteri Gus juga menemukan tiga kesimpulan ketika memeriksa Desa Jingliwen di Provinsi Jawa Barat. Pengamatan pertama di Cirebon adalah bahwa pemerintah kabupaten juga memerintahkan distribusi dana desa BLT, tetapi integrasi data tidak melibatkan desa-lalu, pengamatan kedua adalah bahwa beberapa desa menerima Kabupaten dan Pemerintah Provinsi menyediakan banyak bantuan sosial. Desa-desa lain menerima sejumlah kecil bantuan sosial. “” Penemuan terbaru, BLT Village Fund beroperasi seperti asisten sapu. Karenanya, bahan bantuan mengalir ke belakang untuk melindungi keluarga miskin yang tidak menerima bantuan dari Kementerian Sosial, provinsi dan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *