Operator transportasi yang melanggar perjanjian sanitasi dapat dicabut

Reporter Tribunnews.com, laporan Darmawan Day-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Perhubungan (Permenhub) telah mengeluarkan Peraturan No. 41 dari Peraturan Lalu Lintas 2020, yang mencakup Peraturan No. 18 Tahun 2020 Amandemen Menteri Perhubungan tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran kejang -19 .— Dalam ketentuan terakhir, Kementerian Perhubungan telah menjatuhkan sejumlah sanksi kepada operator yang memiliki infrastruktur atau infrastruktur transportasi, yang melanggar peraturannya. Perjanjian kesehatan layanan.-Pelanggaran infrastruktur untuk transportasi barang dan operator transportasi atau personel manajemen akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12, 13, 14, 16, 17 dan 18.

Jenis-jenis transportasi yang disebutkan dalam tujuh artikel adalah sepeda motor yang melayani kepentingan publik dan pribadi, kemudian transportasi, kapal penumpang, transportasi udara, transportasi laut, transportasi barang, kapal penumpang-baca: Nantluch Bill Surge Electricity Warga, juru bicara Istana Bantah menaikkan suku bunga-Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa bagi mereka yang melanggar sanksi, peringatan tertulis, pencabutan izin, dan penangguhan izin dapat dikenakan denda administrasi.

Baca: Biaya transfer nama domain tidak murah untuk mesin CC skala besar. Distributor ini mengeluarkan BBN untuk DUCATI

“Prosedur yang berkaitan dengan sanksi administratif. Tidak ada keraguan bahwa Budi mematuhi hukum yang berlaku. Berikutnya: “kata Buddy pada konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).

Baca: Diterbitkan oleh Permenhub 41/2020, “Sepeda motor dapat diangkut oleh penumpang”

Selain ketentuan Permenhub No. 41 tahun 2020, pembatasan penumpang pada transportasi umum dan kendaraan telah direvisi.

Permenhub baru dirilis oleh Kementerian Transportasi dan mengatur pembatasan penumpang dalam transportasi umum dan kendaraan pribadi. 70% dari kapasitas kendaraan-Permenhub No. 18, 2020 Sebelumnya, pembatasan penumpang dan angkutan umum hanya mengizinkan 50% dari kapasitas kendaraan untuk diangkat.

Tetapi menurut Budi, aturan yang mengatur pembatasan penumpang pada kendaraan umum dan pribadi selalu membutuhkan jarak fisik atau jarak aman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *