Kegagalan membayar, Bank Banten bergabung dengan Bank BJB

Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera menangani usulan merger PT Bank Pembangunan Banten Tbk (Bank Banten) dan PT Bank Pembangunan Daerah. Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) .Rencana tersebut dijelaskan dalam Letter of Intent (LOI). Letter of intent tersebut berasal dari Kamis, 23 April 2020 oleh Banten Wahiddin Halim (Banten Presiden Wahidin Halim, sebagai pemegang saham terakhir, Bank Banten dan Gubernur Jawa Barat menandatangani Ridwan Kamil sebagai pemegang saham pengendali terakhir dari Bank BJB. -Anto Prabovo, Asisten Komisaris untuk Hubungan Masyarakat dan Logistik, mengeluarkan pernyataan di Jakarta kemarin mengatakan: “Masalah teknis terkait dengan Letter of Intent (LOI) akan dicapai melalui kerja sama antara kedua pihak.” Di malam hari .

Baca: Ramadhan di Masjid Agung Al Azhar, ada penelitian Tausiah online Ustaz Abdul Somad dan Podcast

Sebagai bagian dari letter of intent, Bank Banten dan Bank BJB bekerja, termasuk Bank BJB dan Bank Banten. Dukungan terkait dengan kebutuhan likuiditas, termasuk investasi bertahap dana pasar uang online dan / atau pembelian aset yang memenuhi persyaratan tertentu. Uji tuntas akan dilakukan, dan OJK meminta Banque BJB dan Banque Banten untuk segera melakukan semua tahapan merger bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. OJK menunjukkan bahwa selama merger, Bank Banten dan Bank BJB terus beroperasi secara normal untuk memenuhi kebutuhan yang wajar dari pelanggan dan layanan keuangan publik.

Ano berkata: “OJK mendukung dan menyambut rencana merger kedua bank untuk memperkuat Bank Nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan.”

Pembayaran gagal

Kutipan Kompas.com, Provinsi Banten Gubernur Wahidin Halim memutuskan untuk menarik pasukan anggaran yang luar biasa dan pengeluaran daerah (APBD) dari Bank Banden (APBD) – kas APBD, dan kemudian mentransfernya ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Menurut Wahiddin, tujuan langkah ini adalah untuk menghemat dana negara dalam bentuk uang tunai yang disetorkan ke Bank Banten setelah terjadi pelanggaran kontrak dengan bank pembangunan daerah (BPD). -Wahiddin mengatakan bahwa sejak 2016, dana Pemerintah Provinsi Banten dan kas daerah telah disimpan di Bank Banten. Namun baru-baru ini, Bank Banten dianggap belum membayar.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (23/4/2020), Wahidin menjelaskan bahwa Bank Banten dianggap telah gagal bayar pada 17 April 2020. Bank Banten segera mendistribusikan dana bagi hasil pajak ke semua kabupaten / kota di Banten dan mempercepat distribusi dana jaring pengaman sosial kepada komunitas Covid-19 yang terdampak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *