Kementerian Keuangan dan Union Bank of Japan menyelenggarakan prosedur pembayaran subsidi bunga untuk UKM

Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani keputusan bersama (SK) untuk mengoordinasikan dan menyediakan serta menerbitkan subsidi suku bunga. — Pertama, OJK mentransmisikan informasi debitur UMKM di bank, perusahaan keuangan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. — Kedua, informasi tentang debitur UMKM di bank dan lembaga keuangan. Perusahaan keuangan adalah data yang terdapat dalam Sistem Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK.

Baca: Faisal Basri mengkritik rencana PEN: aliran modal negara jangka pendek dan banyak ke badan usaha milik negara

“Tentang debitur MPME PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) Informasi tersebut merupakan pernyataan dari kedua perusahaan, disertai dengan pernyataan dari direksi mengenai keaslian data dan informasi yang disampaikan, “Kementerian Keuangan dan OJK mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Kamis (6 November 2020). -Baca: Skandal pernikahan aneh ini akhirnya mengungkapkan, “Pria menipu pria yang merawat pengantin wanita”

Ketiga, Kementerian Keuangan akan memberikan subsidi bunga berdasarkan informasi yang diberikan oleh FSA

proses implementasi mekanisme Masing-masing, peraturan Menteri Keuangan telah lebih ketat menentukan penempatan dana publik di bank-bank yang berpartisipasi dan subsidi bunga yang diberikan untuk pinjaman UMKM di bawah program PEN. K 64 dan PMK 65 / PMK 05/2020 .

Baca: Erick Thohir menunjuk pejabat BIN untuk bergabung dengan komite Antam

Semua informasi yang diperoleh dalam konteks pel Keputusan bersama Dana itu rahasia, hanya Digunakan untuk mempromosikan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan OJK.

Baca: Beli Xpander pada bulan Juni, ada rencana pembiayaan suku bunga nol tahun dua tahun

Kementerian Keuangan dan OJK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dalam rangka pelaksanaan keputusan bersama ini sesuai dengan peraturan. Informasi yang diperoleh. Selain itu, Kementerian Keuangan dan OJK mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan bersama ini dan mengadakan setidaknya satu rapat koordinasi. Siaran pers menyatakan bahwa satu tahun sejak penandatanganan keputusan umum ini. “Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dimasukkan untuk meningkatkan konten yang terkait dengan peraturan atau kebijakan masing-masing lembaga.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *