PT KAI membutuhkan dana talangan 3,5 triliun rupee untuk menjaga arus kas

Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Sebagai bagian dari Rencana Stimulasi Ekonomi Nasional (PEN), para pemimpin PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menerima bantuan pemerintah sebesar 3,5 triliun rupiah. -KDI CEO Didiek Hartantyo menyatakan bahwa dana talangan akan digunakan untuk mempertahankan arus kas perusahaan hingga akhir tahun 2020.

Didiek merinci dana penyelamatan yang akan digunakan untuk lima bagian, termasuk biaya pemeliharaan fasilitas kereta api. 680 rupee crore, termasuk biaya pemeliharaan infrastruktur 740 rupee crore. Asumsikan bahwa biaya upah adalah 1,25 triliun rupee, biaya bahan bakar adalah 550 miliar rupee, dan dukungan operasional lainnya adalah 280 miliar rupee. -Didick mengatakan pada dengar pendapat Komite Keenam Dewan Perwakilan Rakyat: “Yang paling penting adalah karena perusahaan tidak memberhentikan karyawan atau menahan gaji, sehingga menyediakan dana untuk karyawan.”, Rabu (8/7/2020). — -Penyelamatan ini adalah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan, dan harus dipulihkan pada waktu tertentu dengan bunga tertentu.

Baca: Rapat Komite DPR VI dan PT KAI untuk membahas Dana Talangen

Didiek mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah menyediakan program pinjaman pengurangan suku bunga yang harus dilunasi dalam waktu 7 tahun dan suku bunganya serendah 2- 3% .

Baca: PT KAI menambahkan perjalanan kereta reguler ke dan dari Jakarta, silakan lihat jadwal lengkap

“Kami membutuhkan pembayaran hingga 7 tahun karena kami sebelumnya mengeluarkan Rs 1 triliun Obligasi, dan kami akan mengatakan dalam dirinya: “2022.

Didiek menjelaskan bahwa rencana angsuran perusahaan akan mulai dari 2022 hingga 2027.

KAI akan membayar secara angsuran pada tahun 2022 dengan pokok Rs 200 crore, kemudian Rs 300 crore pada 2023, senilai Rp 500 miliar pada 2024, akan mencapai Rp 750 miliar pada 2025 dan Rp 750 miliar pada 2026 Pada 2027, 1 triliun rupiah akan dibayar kembali.

Harap dicatat bahwa pemerintah masih bekerja pada Badan Logistik Nasional (Rp13 triliun), Garuda Indonesia (Perse ro) Tbk (Rp8,5 triliun), PT Krakatoa Steel (Persero) Tbk (Rp3 triliun), Perum Perumnas (Rp650 miliar) dan PTPN (Rp4 triliun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *