Pemerintah berencana untuk memperluas insentif pajak untuk usaha kecil dan menengah

Reporter Tribunnews.com laporan Reynas Abdila-TRIBUNNEWS.COM di Jakarta-Dalam hal ini, pemerintah dan Kementerian Keuangan berencana untuk memperluas insentif pajak untuk perusahaan kecil dan menengah hingga Desember 2020. – – Insentif pajak yang relevan gratis. Membayar pajak penghasilan final (PPh) atau membayar oleh pemerintah (DTP), tarif pajaknya adalah 0,5%.

Suryo Utomo, direktur pajak Kementerian Keuangan, menjelaskan sebelumnya bahwa insentif akan mulai berlaku dari April 2020 hingga September 2020.

Baca: 200.000 UMKM baru menerima manfaat insentif, dan kendala-kendala ini

Menurutnya, situasi UMKM yang terkena dampak Covid-19 dan penerima manfaat insentif pajak UMKM bukan yang terbaik, sehingga ada ekspansi potensi.

“Sebenarnya, sebelum pandemi UMKM, itu didorong karena ukurannya.” Setelah kami mengembalikan pandemi, 0,5% tempat tidak perlu membayar pajak, dan pemerintah telah membayar pajak. Kami berencana memperpanjangnya hingga Desember 2020, “kata Suryo dalam diskusi online tentang kebangkitan dan perpajakan UMKM, Senin (13/7/2020). Selain itu, Suryo menjelaskan bahwa rencana final pajak pendapatan UMKM didukung oleh pemerintah. Proyek ini dimasukkan dalam Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran sebesar 695,2 triliun rupee – Departemen UMKM menerima dukungan anggaran sebesar 46 triliun rubel dari Rp.123, PPh terakhir sekitar Rp2,4 UMKM tidak memerlukan pembayaran. 4 triliun dolar AS, tidak perlu membayar periode dari April hingga September, kami akan memperpanjangnya hingga Desember, berharap untuk berkembang.

Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo memberi penghargaan kepada mikro , Usaha kecil dan menengah (UKM) dengan pendapatan pajak tahunan gratis kurang dari 4,8 miliar rupee (-MSMEs) – tujuannya adalah untuk meringankan situasi ekonomi perusahaan kecil dan menengah selama pandemi Covid-19. “Insentif keuangan berlaku untuk pergantian tahunan masih UMKM di bawah INR 48 crore. Saya pikir pemerintah ada di sini untuk mengurangi tarif final PPh (pajak penghasilan) UMKM dari 0,5% menjadi 0%, “kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa pembebasan pajak berlaku selama enam bulan, dari April 2020 hingga September 2020 — Jokowi berharap bahwa melalui kebijakan pembebasan pajak ini, peserta UMKM masih dapat bertahan di masa-masa sulit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *