Pekerjaan sulit CSIS: tagihan kerja bisa diselesaikan

Reporter Tribunnews.com Willy Widianto melaporkan-TRIBUNNEWS. Kantor Berita Jakarta-Kepala Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Kementerian Ekonomi, Yose Rizal Damuri, meyakini bahwa undang-undang hak cipta ketenagakerjaan merupakan bagian dari reformasi ekonomi Indonesia.

Yose menjelaskan bahwa salah satu masalah ekonomi yang harus direformasi adalah sulitnya menciptakan pekerjaan yang berkualitas.

“Menciptakan pekerjaan berkualitas di Indonesia tidak hanya sulit, tetapi juga semakin sulit, bukan hanya karena kesulitan. Kerja keras, tetapi butuh waktu lebih lama untuk menjadi lebih baik, lebih baik, setidaknya kemajuan telah dibuat, tetapi kita dapat Semakin sulit untuk melihat ini, “kata Yosef Rizal (Yose Rizal) dalam sebuah pernyataan, Senin (20/4/2020).

Membaca: Untuk membantu staf medis mengatasi Covid-19, Persit mengirim APD ke Daan Mogot dan Cijantung yang sakit

Membaca: Agen Bandung Banceuy Lapas menghentikan penyelundupan narkoba dan melemparkan paket ke luar Lapas — -Menurut Yose, masalah ketersediaan telah menyebabkan penurunan kualitas pekerjaan di Indonesia karena rendahnya permintaan akan pekerja Indonesia. Joseph Rizal (Yose Rizal) mengatakan: “Kuncinya adalah meningkatkan permintaan tenaga kerja melalui reformasi ekonomi yang serius dan investasi berkualitas tinggi.” “Ini sangat mendesak dan motivasi sangat penting, karena selama pemulihan ekonomi, Kami pikir RUU hak cipta ini adalah salah satunya, jadi sangat mendesak untuk melakukannya. Tetapi harus ada proses komunikasi yang intens, “tambah Yose Rizal. Badan legislatif Parlemen Republik Indonesia (Baleg). – Suara dan pendapat beberapa serikat pekerja.

“Kami berterima kasih atas kontribusi teman-teman serikat pekerja kami. Kami telah mengatakan berkali-kali bahwa diskusi tentang kelompok kerja adalah yang terakhir kalinya. Karena itu, masih ada jalan yang harus ditempuh,” kata Supratman.

Supratman juga mengatakan bahwa tidak semua dari 11 tim di Bill Siputa Karya menolak publik. Seperti UMKM dan lembaga pelatihan koperasi. Sekarang, inilah yang akan kita bahas terlebih dahulu. “Kata politisi Sulawesi Selatan itu. (Willy Widianto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *