Ini adalah jumlah hibah untuk rencana tagihan listrik bebas pajak

Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan-TRIBUNNEWS.COM-Direktur Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Listrik Rida Mulyana mengatakan bahwa rencana perlindungan sosial untuk pembebasan membayar tagihan listrik akan diusulkan dalam Perpu khusus. .

Rida juga menjelaskan alokasi dana yang diperlukan untuk rencana peningkatan kesadaran. “Rida menggambarkan rencana perlindungan sosial dalam peraturan khusus dan juga menyebutkan alokasi dana untuk rencana tersebut, dengan total 110 triliun Indonesia. Shield. “Siaran pers dikeluarkan di Jakarta pada Selasa (31/3/2020). — Masa berlaku pembebasan biaya listrik gratis untuk 450 VA pengguna perumahan adalah 3 bulan (April 2020 hingga Juni 2020), sedangkan subsidi 900 VA (3 bulan) akan dikurangi hingga 50% selama periode yang sama .– Baca: Kelurahan Sukamaju meminta 14 rupee untuk peringatan Covid 19, diikuti oleh 30 rupee lainnya di Depok-Baca: Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Indonesia, senilai 7 miliar rupee, untuk menangani virus korona-Baca: Single Pelatihan Putra Hendry Saputra Negative Covid-19

Ringan Produk ini cocok untuk sekitar 24 juta pengguna dan memiliki kekuatan 450 VA. Untuk 7 juta pengguna, daya subsidi 900 VA-nya dapat dikurangi hingga 50%.

Rata-rata tagihan listrik adalah 36.000 rupiah per bulan untuk 450 VA pelanggan, yang berarti bahwa jika ada 24 juta pelanggan, pemerintah harus menyiapkan dana cadangan sekitar 3 bulan, sekitar 20.000 rupiah, 59 triliun rupiah.

Dengan asumsi bahwa 7 juta pengguna 900 VA harus membayar rata-rata Rp60.000 per bulan, ini berarti bahwa pemerintah harus menyiapkan alokasi pendanaan alternatif sebesar Rp630 miliar- “Sekitar 31 juta pelanggan yang disebutkan adalah kerabat kami “Mereka menerima subsidi listrik, yaitu 450VA dan 900VA (bukan 900VA RTM) untuk pelanggan perumahan. Semoga ini bisa meringankan beban saudara-saudari kita. Karena pandemi Covid-19,” kata Rida. -Pada saat yang sama, PLN mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Republik Indonesia.

Seperti yang dikatakan CEO PLN Zulkifli Zaini dalam sambutannya. “Membahas dan berkoordinasi dengan PLN mengenai kebijakan pembebasan pajak untuk 450 VA pengguna dan kebijakan pengurangan tagihan listrik 50%. Zukifli mengatakan bahwa kami sangat mendukung dan siap untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini harus meringankan orang-orang yang terkena dampak pandemi global Covid-19. Beban pandemi ini telah menyebabkan kemerosotan ekonomi. “Jadi orang-orang, terutama mereka yang tidak mampu membelinya, tidak perlu khawatir menggunakan listrik selama musim yang sulit ini,” Zulkifli menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *