Pemerintah mendesak bantuan segera untuk memulihkan bisnis UMKM

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Rachmat Gobel, Departemen Koordinasi Industri dan Pengembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Korinbang), meminta pemerintah untuk mengambil tindakan dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pengusaha kecil, menengah dan mikro (UMKM). Pandemi Covid -19.

Sangat mendesak untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan UMKM, karena ini adalah penyedia lapangan kerja terbesar dan kontributor terbesar terhadap PDB, dan kelompok perusahaan yang menyeimbangkan struktur ekonomi ini berada dalam keadaan serius dan rapuh.

“Pemulihan UMKM sangat penting bagi keamanan ekonomi nasional, termasuk membatasi tingkat kemiskinan ekstrem yang diperkirakan akan tercapai. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Indonesia berada di sektor ini, dan kontribusinya terhadap PDB juga sangat penting. “Kata Rachmat Gobel dalam siaran pers, Senin (6/5).

Membaca: Pemerintah mendorong inovasi dan kreativitas di bidang UMKM melalui penggunaan digital

Membaca: Mendukung UMKM, TIKI meluncurkan Serlok dan menyediakan pembayaran fleksibel hingga H + 2

Menurut Biro Statistik Indonesia ( Menurut data dari BPS, jumlah orang yang memasuki sektor UMKM telah meningkat pesat, memungkinkannya menyerap sekitar 97% dari tenaga kerja. Pada tahun 2010, jumlah peserta bisnis yang terdaftar oleh entitas bisnis formal dan informal dalam grup ini adalah 52,8 juta unit, yang meningkat menjadi 59,3 juta unit pada 2015, dan 64,2 juta unit pada 2018. Perusahaan kecil dan menengah juga memainkan peran penting dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) mereka, dengan kontribusi 61,07%.

Kontribusi untuk investasi juga sangat tinggi, mencapai 60,42%, sedangkan kontribusi untuk ekspor adalah sekitar 14,37%.

Namun, menurut survei yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO), pandemi Covid-19 telah memaksa sekitar 70% UMKM untuk menghentikan kegiatan produksi. .

Data ini menggambarkan pentingnya pemerintah dan lembaga terkait dalam menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi untuk usaha kecil dan menengah. Pemerintah, terutama kementerian dan komisi terkait, perlu mengoordinasikan pengeluaran dana stimulus dengan lebih baik untuk membantu usaha kecil dan menengah.

“Hilangkan egoisme departemen di antara berbagai kementerian dan lembaga, dan semacam badan penegak hukum dan kontrol yang kuat, sehingga untuk menghindari celah dalam pengelolaan alokasi peraturan.” Faksi Nasdun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *