PKS mengingatkan pemerintah: investasi asing tidak boleh melanggar Pancasila dan UUD 1945

Reporter Tribunnews.com Chaerul Umam-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Anggota Komite Fraksi PKS VI DPR RI Amin AK menanggapi keresahan bahwa 500 pekerja asing (TKA) masuk dari Tiongkok ke Kendari di Sulawesi Tenggara. -Amin mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan tujuan investasi sesuai dengan sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, yaitu untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan semua orang.

Menurut Amin, upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berbisnis (EoDB), harap diingat tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Amin menyatakan penyesalannya karena membiarkan pemerintah melonggarkan posisi pengawasan atas investasi asing dan implementasi di tempat, sehingga tampaknya merusak kepentingan rakyat dan kedaulatan nasional.

Baca: DPR: Perppu (Perppu) No. 1, 2020, klausul pembatalan dalam Pasal 12 UU: “Kami sepakat untuk meningkatkan investasi asing, kami benar-benar harus membuka. Namun, tujuan investasi harus mematuhi perintah kelima Pancasila. Cita-cita luhur para pendiri negara diatur dalam artikel. Dan Pasal 33 UUD 1945, “kata Amin kepada wartawan, Selasa (5 Mei 2020).

Baca: Polisi menangkap tersangka kejahatan dan pelacuran di Internet, yang melibatkan seorang wanita berusia 17 tahun

tentu saja, jika peningkatan investasi sebanding dengan penyerapan pekerja rumah tangga, ini yang seharusnya terjadi. Jika memang ada pernyataan dari beberapa menteri dan pejabat bahwa angkatan kerja melemahkan kemampuan negara, maka tanggung jawab pemerintah adalah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan mereka.

Baca: Ahmad Dhani adalah orang yang paling rajin dalam kepribadian – ini adalah bagian dari investasi sumber daya manusia di “Masa Depan Indonesia”.

Amin lebih lanjut memuji langkah yang diambil oleh walikota Kendari Sulkarnain Kadir untuk melindungi kondisi psikologis para pencari kerja di Kendari dan menutupi virus Covid 19. Kemungkinan penyebaran dari pekerja asing di Cina, ia menutup tetangga. Dia berkata: “Mereka disuruh tinggal di rumah, berjalan-jalan, atau bahkan tidak pulang. Ini tepatnya untuk memungkinkan TKA bekerja bersama untuk memerangi wabah Corona. Ini berbahaya bagi masyarakat dan ekonomi.” – — Amin juga meminta pemerintah untuk membatalkan kedatangan pekerja asing dari Tiongkok. Rencana pembangunan smelter sebaiknya ditunda hingga pandemi Covid-19, sementara pemerintah memenuhi tugas utamanya, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang andal untuk menguasai teknologi yang diperlukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *