Tujuan dari larangan Mudik adalah untuk keluar besok, kontrol seperti apa yang dikenakannya?

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyusun kerangka hukum untuk larangan perumahan Lebaran pada tahun 2020, yang diharapkan akan dimasukkan dalam peraturan Menteri Transportasi (Permenhub). Dalam Permenhub, Kementerian Perhubungan akan membakukan rencana implementasi untuk menjatuhkan denda atas larangan kembali ke negara tersebut. — Sigit Irfansyah, Direktur Transportasi Darat, Kementerian Transportasi, menyatakan bahwa pihaknya dan pihak terkait saat ini sedang menyelesaikan Menteri Perhubungan.

Membaca: Pembaruan kasus Covid di Indonesia hari ini -19: 7418 korona positif, sembuh 913, 635 mati – Membaca: Bukan karena kelaparan tanpa makan selama 2 hari, dokter diduga menyebabkan Yuli meninggal karena serangan jantung- “Kami berharap peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan besok akan dirilis,” kata Sigit dalam konferensi video, Rabu (22/4/2020). Selain itu, Sigit mengatakan bahwa sistem akan menerapkan pembatasan larangan pulang ke rumah. Angkutan umum dan pribadi di kawasan dengan status zona merah Covid-19. Semakin banyak pemerintah tidak akan menutup jalan. Memang, jalan ini akan selalu digunakan oleh logistik atau petugas kesehatan. Rencananya larangan pulang kampung pada 24 April 2020, dan sanksi baru akan diberlakukan pada 7 Mei 2020. – Selama tidak ada sanksi yang dijatuhkan, pemerintah akan meminta mereka yang mencoba menjatuhkan sanksi untuk meninggalkan zona merah dan kembali ke zona awal.

Sigit mengatakan: “Jika pada 7 Mei, masih ada banyak orang yang memaksa area PSBB untuk dikenakan sanksi tegas.” Judul utama di Kompas.com adalah “Kemenhub: Surat larangan pulang ke rumah besok”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *