Pekerjaan sulit CSIS: tagihan kerja bisa diselesaikan

Reporter Tribunnews.com Willy Widianto melaporkan-TRIBUNNEWS. Yose Rizal Damuri, kepala Pusat Strategi dan Kajian Internasional Kantor Berita Jakarta-Kementerian Ekonomi (CSIS), percaya bahwa Undang-Undang Hak Cipta Ketenagakerjaan adalah bagian dari reformasi ekonomi Indonesia.

Yose menjelaskan bahwa salah satu masalah ekonomi yang harus direformasi adalah sulitnya menciptakan pekerjaan yang berkualitas.

“Menciptakan pekerjaan berkualitas di Indonesia tidak hanya sulit, tetapi juga semakin sulit, tidak hanya karena kesulitan, tetapi juga karena kesulitan. Bekerja keras, tetapi semakin baik semakin baik, setidaknya kemajuan, tetapi kita bisa melihat, Ini jauh lebih sulit, “kata Yose Rizal dalam sebuah pernyataan, Senin (20/4/2020).

Membaca: Untuk membantu staf medis menangani Covid-19, Persit mengirim APD ke Daan Mogot dan Cijantung dengan cuti sakit — Membaca: Agen Bandung Banceuy Lapas menghentikan penyelundupan narkoba dan membuang paket dari luar Lapas

Menurut Yose, ketersediaan masalah kualitas telah menyebabkan penurunan kesempatan kerja di Indonesia karena permintaan yang buruk untuk pekerja Indonesia. Joseph Rizal (Yose Rizal) mengatakan: “Kuncinya adalah meningkatkan permintaan tenaga kerja melalui reformasi ekonomi yang serius dan investasi berkualitas tinggi.” “Ini sangat mendesak dan motivasi sangat penting, karena selama pemulihan ekonomi, Kami pikir RUU hak cipta ini adalah salah satunya, jadi sangat mendesak untuk melakukannya. Tetapi harus ada proses komunikasi yang intens, “tambah Yose Rizal. Badan legislatif Parlemen Republik Indonesia (Baleg). – Suara dan pendapat beberapa serikat pekerja.

“Kami berterima kasih atas kontribusi teman-teman serikat kami. Kami telah mengatakan berkali-kali bahwa diskusi tentang kelompok kerja adalah yang terakhir. Karena itu, masih sangat jauh,” kata Sapratman.

Sapratman juga mengatakan bahwa dalam 11 grup Bill Septa Kaya, tidak semuanya menolak publik. —— “” Beberapa orang bahkan disambut oleh publik. Publik, seperti UMKM dan lembaga pelatihan koperasi. Sekarang ini yang harus kita bahas dulu, “kata politisi Sulawesi Selatan itu. (Willy Widianto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *