Ekonom: RI membutuhkan dana stimulus hingga Rs 1 triliun untuk mengantisipasi dampak korona

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka melindungi ekonomi nasional dari dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19), disarankan agar pemerintah membayar hingga 1.000 triliun rupiah dalam langkah-langkah stimulus fiskal.

“Saya berharap akan ada langkah-langkah stimulus besar, dan mungkin membawa situasi yang cukup bagus”, dari 6 triliun rupee menjadi 1.000 triliun rupee. Mungkin defisit anggaran yang meluas dapat melebihi 5%, “Fadhil Hasan, ekonom senior di Institut Riset Ekonomi India, mengatakan pada konferensi video di Jakarta, Minggu (2020/03/29). Alasan Mungkin harus ada peraturan untuk mendukungnya.Pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang dan peraturan (Perppu) tentang perubahan dalam situasi anggaran negara pada tahun 2020.

Baca: Memeras penyebaran virus Corona, polisi menembakkan 100 phisher di Jatiru Di Waduk Jatiluhur Purwakarta, baca: Polisi membubarkan pesta pernikahan di Cisoka Banten untuk mencegah penyebaran virus korona- “Harus ada payung hukum yang jelas sehingga Untuk mengambil tanggung jawab, dan ketika aturan dilanggar, “realokasi berbagai anggaran saat ini untuk sektor kesehatan, defisit meningkat,” katanya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa defisit anggaran tidak akan melebihi 3% dari PDB. Produk (PDB).

Fadhil s Untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terkena dampak Covid-19, pemerintah dapat menerbitkan obligasi kepada Bank Indonesia.

Terus, dana dari penerbitan surat utang dapat digunakan di banyak bidang, seperti kesejahteraan rakyat, perlindungan UMKM dan pembelian kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memaksakan defisit anggaran negara (APBN) kurang dari 3% dari total anggaran. Sri Mulyani mengatakan pada konferensi pers bahwa produk domestik bruto (PDB) adalah Stabilitas ekonomi dipertahankan selama wabah virus korona. — “Saat ini, kami belum memaksa diri untuk menentukan apakah isinya hanya kurang dari 3%.” Rapat diadakan di Jakarta pada Selasa (24/3/2020). – Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan tersebut dianggap sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dan mengurangi risiko kebangkrutan di dunia. Berpartisipasi dalam pandemi Covid-19. Dia mengatakan: “Kemungkinan kebangkrutan.”

Artikel ini diposting di Kompas.com dengan tajuk “Corona shock resistance. Para ekonom mengatakan perlu merangsang hingga Rp1 triliun.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *