Ini adalah berita terbaru dari departemen PUPR tentang pengendalian lumpur Sidoarjo

Laporan oleh reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memimpin kegiatan infrastruktur dan manajemen sosial di daerah yang terkena dampak melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) oleh Sidoarjo Tanah longsor. — Pada tahun anggaran 2020, UPPR mengalokasikan dana sebesar Rs 22,97 miliar untuk mengolah lumpur Sidoarjo guna meningkatkan aliran lumpur ke Sungai Porong dan menjaga keandalan tanggul dan infrastruktur lainnya.

“Perhatian pemerintah terhadap pengendalian lumpur Sidoarjo tidak berkurang. Kementerian PUPR akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan prinsip tidak ada perbedaan, dan menjamin kepedulian terhadap masyarakat dan warga terdampak. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sepekan Dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (6/7/2020), disebutkan: “Kawasan sekitar masih menjadi prioritas utama. Sidoarjo

Basuki sedang bersemangat, kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo antara lain menangani longsor, pembangunan tanggul dan prasarana lainnya, serta pemeliharaan tanggul dan prasarana lainnya. Kontrol bentuk lumpur dengan membuat lumpur mengalir ke Sungai Polong.

Lumpur tidak dapat mengalir ke sungai dengan gravitasi. Sebab, Sungai Polong membentuk bendungan melingkar di tengah aliran debris. Arahkan lumpur untuk mengalir melalui spillway dan pompa ke Sungai Polong.

Lumpur yang terus mengalir Basuki di Kali Porong secara mekanis dilakukan melalui pipa dengan menggunakan lima buah kapal keruk. -Pada saat yang sama, jarak drainase kolam Kaliboron sekitar 1.918 meter, dan air mengalir dari Kaliboron, pipa kaki tanggul dan drainase di tanggul ke air untuk pengenceran. Dia menyimpulkan: “Enam peralatan pompa digunakan.

” Sistem drainase Sungai Polong terdiri dari 20% lumpur dan 80% air.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *