Berbagi beban pandemi Covid-19: masalah pemerintah SBN, tanggung jawab BI

Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda melaporkan bahwa keputusan tersebut dinyatakan dalam keputusan bersama kedua (SKB) yang ditandatangani antara Sekretaris Keuangan dan Gubernur BI dan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktur Keuangan dan JPMorgan Chase Manajemen Risiko dari. Deputi Gubernur Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan .

Baca: Indef naik banding ke negara tersebut agar tidak kehabisan uang. Bank Indonesia memiliki 400 miliar rupee

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan beban bersama antara pemerintah dan BI adalah karena Penerapan kehati-hatian, tata kelola yang baik, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas. Pada panggilan konferensi hari Senin, ia berkata: “Sistem pembagian beban juga mematuhi banyak prinsip utama, yaitu mempertahankan ruang fiskal dan keberlanjutan jangka menengah.” (6/7/2020) .

Selain itu, tetap digunakan untuk pengeluaran produktif Defisit anggaran (APBN) negara yang berkualitas tinggi, dan mendukung pengurangan bertahap defisit APBN menjadi kurang dari 3% dari tahun 2023. – Implementasi pembagian beban juga melibatkan menjaga stabilitas nilai tukar, suku bunga, dan inflasi agar tetap terkendali. Sri Mulyani mengatakan: “Perhatikan kredibilitas dan integritas manajemen ekonomi, fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.” Pada saat yang sama, perjanjian pembagian bertanggung jawab atas hal ini dalam SKB kedua. Berlaku untuk pembiayaan APBN tahun 2020, dan pembiayaan tahun-tahun berikutnya akan disusun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN tahun yang bersangkutan. -Mekanisme pembagian beban didasarkan pada penggunaan barang atau manfaat dana publik dan barang atau manfaat non-publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *