Mediator: Jabatan komisaris BUMN mungkin ada salah urus administrasi

Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Alamsyah Saragih, Ombudsman Republik Indonesia, mengatakan, jabatan komisaris BUMN berikutnya masih banyak berpotensi gagal administratif. Hal ini disebabkan adanya konflik regulasi yang disebabkan oleh pembatasan yang tidak tegas, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda dan pelanggaran regulasi.

<< Standar biaya bahwa posisi juga menggandakan pendapatan. “Hal ini menyebabkan penerapan prinsip pengupahan diferensial tidak bertanggung jawab dan berujung pada ketidakadilan,” jelas Alamsa dalam jumpa pers virtual, Selasa (4/8/2020). Terkait Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2015, persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan dewan pengawas BUMN. -Membaca: Surati, Ketua Ombudsman, meminta klarifikasi tentang posisi Komisioner BUMN - "Kami akan terus melakukan peninjauan administrasi proses rekrutmen komisaris di bawah Peraturan Departemen BUMN," kata Alamsyah.

Baca: Guru Besar UI Berbicara Tentang Persaingan Pejabat Pemerintah Perebutan Posisi di BUMN Persaingan

Menurut Alamsyah, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti potensi keuntungan pemilu, kemungkinan terjadinya proses yang tidak adil saat menilai kebutuhan materiil, dll. . Hal ini akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja para spesialis BUMN.

Ombudsman RI merekomendasikan agar Presiden segera menerbitkan peraturan presiden untuk memperjelas batasan dan standar alokasi pejabat struktural dan fungsional kepada komisaris BUMN. -Ombudsman juga meminta Presiden memerintahkan Menteri BUMN untuk memperbaiki aturan Menteri BUMN, yang setidaknya mengatur kriteria pencalonan lebih jelas. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Terapkan milik saya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *