Pemerintah mendesak penghapusan pajak dividen pribadi untuk mengurangi PHK

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Menurut R Benny Kisworo, juru bicara Departemen Perpajakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tarif pajak badan Le Perppu sangat membantu para pelaku usaha yang terkena virus corona atau pandemi Covid-19. Setelah kebijakan ini, kebijakan lain untuk sektor swasta juga dapat diadopsi. Sehubungan dengan itu, PSI merekomendasikan agar pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dan dividen yang digunakan untuk penyetoran modal PT / badan negara bebas pajak. (4/4/2020) .

Benny melanjutkan, tujuan penghapusan dividen adalah agar perusahaan yang masih relatif kuat dapat membantu mengatasi kesulitan keuangan anggota grupnya. Bagi para pelaku usaha yang dihadapkan pada berbagai permasalahan dan dapat mencegah efek domino akibat pandemi Covid-19, hal ini sangat berarti, demikian pula bagi perusahaan wajib pajak dengan rasio kepemilikan saham minimal 25%. Dividen diperoleh. PP memperbaharui PP n ° 19, yang dirilis pada tahun 2009 oleh presiden iden SBY.

“Satu hal, keluarnya PP n tidak perlu menunggu pembahasan proyek dan undang-undang yang komprehensif. Jalan yang harus ditempuh sebelum disetujui. Pebisnis sekarang membutuhkannya,” kata Benny. — Pada tahap saat ini, jika dividen yang dibayarkan kepada individu memenuhi dua persyaratan, yaitu harus digunakan untuk penyetoran modal di entitas negara, dan penerima dividen memiliki setidaknya 25% saham, mereka harus membayar 0% pajak. — Ketika situasi membaik, kondisi garis properti berkurang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *